Ikhbar.com: Pemerintah Inggris tengah bersiap melatih ratusan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan untuk mempercepat pekerjaan sehari-hari. Pelatihan ini akan dimulai pada musim gugur 2025 dan menyasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah England dan Wales.
Program pelatihan ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang dicanangkan Menteri Kantor Kabinet, Pat McFadden. Ia menyebut pemanfaatan teknologi seperti AI adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan di era digital.
“Pegawai negeri seharusnya tidak membuang waktu untuk tugas-tugas yang bisa diselesaikan AI dengan lebih cepat dan akurat. Kami ingin memberdayakan ASN agar lebih fokus pada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan sentuhan manusia,” ujar McFadde dikutip dari The Guardian pada Senin, 9 Juni 2025. 
Menurutnya, pelatihan ini bukan sekadar kursus teknis, melainkan langkah strategis untuk menyesuaikan kerja birokrasi dengan tuntutan zaman.
Baca: Survei: Negara Berbahasa Inggris Paling Resah Hadapi AI
“Kita sedang membangun layanan publik yang modern, efisien, dan adaptif terhadap perubahan teknologi,” ujarnya.
Setidaknya 400.000 ASN akan menerima pemberitahuan resmi terkait pelatihan ini. Mereka akan didorong untuk mengidentifikasi bidang pekerjaan yang bisa dipercepat atau disederhanakan dengan bantuan AI. Pemerintah menyatakan bahwa alat bantu berbasis AI bisa menjadi solusi dalam mengurangi beban kerja administratif yang menumpuk.
“Jika teknologi bisa memberikan hasil yang sama baiknya, atau bahkan lebih baik, dibanding tenaga manusia, maka kita wajib memanfaatkannya,” katanya.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi. Ini tentang bagaimana membangun birokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan kualitas dan integritas pelayanan publik,” pungkas McFadden.
Dalam praktiknya, pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyusutkan jumlah ASN. Rencana ini akan dijalankan secara bertahap melalui program pengunduran diri sukarela dan tanpa penggantian bagi pegawai yang pensiun. Dengan demikian, birokrasi akan dipangkas tanpa langkah pemutusan hubungan kerja yang ekstrem.
Salah satu proyek yang kini sedang diuji coba adalah penggunaan alat AI bernama Humphrey. Nama ini diambil dari karakter Sir Humphrey Appleby, tokoh ikonik dalam serial satir politik Inggris era 1980-an Yes, Minister. Humphrey dikembangkan sebagai asisten virtual yang mampu menangani pertanyaan teknis dari masyarakat.
Dalam proyek percontohan di pemerintah Skotlandia, Humphrey telah diuji untuk menjawab pertanyaan terkait regulasi bedah kosmetik seperti prosedur suntik filler. Hasilnya cukup mencengangkan, jawaban Humphrey bukan hanya akurat, tapi juga jauh lebih cepat dibanding jawaban yang disusun staf manusia.
“AI seperti Humphrey menunjukkan bahwa teknologi bisa membantu ASN menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih efisien. Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa dihemat,” kata seorang pejabat yang terlibat dalam uji coba tersebut.
Pemerintah berharap, dengan pelatihan ini, setiap ASN mampu memahami manfaat langsung AI dan memanfaatkannya secara aktif dalam tugas harian mereka. Tak hanya untuk urusan administratif, AI juga didorong menjadi alat bantu pengambilan keputusan, penulisan dokumen, bahkan pelayanan publik secara daring.
Langkah besar ini menandai awal transformasi digital skala besar di tubuh birokrasi Inggris. Teknologi, yang sebelumnya hanya menjadi pelengkap, kini diposisikan sebagai pusat strategi kerja baru. Dengan AI, pemerintah ingin menciptakan sistem kerja yang lebih cerdas, hemat waktu, dan berorientasi pada hasil.
