Ikhbar.com: Pemakzulan dalam fiqh as-siyasah (hukum politik Islam) tidak dapat dilakukan hanya karena seorang pemimpin dinilai buruk atau tidak lagi mendapat dukungan rakyat. Para ulama klasik menetapkan sejumlah keadaan yang dapat menggugurkan kelayakan seseorang sebagai imam. Namun, hilangnya kelayakan tersebut tidak serta-merta memberi hak kepada setiap orang untuk mencopot pemimpin atau melakukan pemberontakan.

Persoalan ini dibahas secara khusus dalam literatur ketatanegaraan Islam melalui kajian tentang imamah, syarat kepemimpinan, sebab berakhirnya kekuasaan, serta batas ketaatan kepada penguasa. Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, misalnya, menguraikan dua sebab utama yang dapat menggugurkan imamah. Sementara itu, al-Qadhi Iyadh dan Imam an-Nawawi menjelaskan batas pemberhentian dan perlawanan, terutama ketika tindakan tersebut berpotensi memicu pertumpahan darah dan kerusakan yang lebih besar.

Perbedaan pandangan para ulama menunjukkan bahwa pemakzulan memiliki persoalan hukum yang berlapis. Pembahasannya mencakup perbedaan antara pemimpin yang kehilangan syarat kepemimpinan, pihak yang berwenang mengambil tindakan, dan kebolehan menggunakan kekuatan untuk mengakhiri kekuasaan.

Baca: Mengenal Fikih Siyasah, Panduan Politik Umat Islam

Imamah sebagai amanah dan ikatan kepemimpinan

Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, Imam al-Mawardi mendefinisikan imamah sebagai kepemimpinan yang menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

“Imamah ditetapkan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”

Kepemimpinan dalam pengertian tersebut bukan hak pribadi yang dapat dijalankan tanpa batas. Imam memikul tanggung jawab menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi wilayah, mengurus kepentingan masyarakat, serta memastikan terpenuhinya hak-hak umat. Al-Mawardi bahkan merinci sejumlah kewajiban imam, termasuk mengawasi secara langsung urusan pemerintahan dan tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada orang lain.

Amanah dan keadilan menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dalam QS. an-Nisa’: 58, Allah Swt berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an, Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari menjelaskan bahwa perintah menunaikan amanah juga mencakup tanggung jawab para pemegang kekuasaan. Mereka diperintahkan mengembalikan hak kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil. Karena itu, keadilan merupakan bagian dari kewajiban seorang pemimpin.

Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa setelah imam menunaikan hak-hak umat, terdapat dua kewajiban umat terhadapnya, yakni ketaatan dan pembelaan. Kedua hak tersebut berlaku selama keadaan imam tidak berubah.

وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ: الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ

“Menjadi kewajiban mereka terhadap imam dua hak, yaitu ketaatan dan pembelaan, selama keadaannya tidak berubah.”

Frasa mā lam yataghayyar hāluhu atau selama keadaannya tidak berubah menjadi dasar penting dalam pembahasan berakhirnya imamah. Ketaatan kepada pemimpin berkaitan erat dengan kelayakan dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.

Dalam literatur fikih, pemberhentian dan berakhirnya kekuasaan dikenal melalui beberapa istilah.

‘Azl berarti pemberhentian oleh pihak yang memiliki kewenangan, sedangkan in‘izal merujuk pada gugurnya jabatan karena syarat kepemimpinan tidak lagi terpenuhi. Istilah khal‘ digunakan untuk pencopotan atau pelepasan jabatan, sementara khuruj berarti keluar dari ketaatan dan dalam pembahasan politik Islam kerap merujuk pada pemberontakan.

Keempat istilah tersebut memiliki konteks dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan.

Baca: Daftar Politikus Perempuan dalam Sejarah Peradaban Islam

Sebab gugurnya imamah

Al-Mawardi secara khusus menjelaskan perubahan keadaan yang dapat menyebabkan seorang imam kehilangan jabatan kepemimpinan. Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, disebutkan dua sebab utama.

وَالَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْإِمَامَةِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا جَرْحٌ فِي عَدَالَتِهِ، وَالثَّانِي نَقْصٌ فِي بَدَنِهِ.

“Perubahan keadaan yang menyebabkan seorang imam keluar dari jabatan imamah ada dua. Pertama, cacat pada keadilannya. Kedua, kekurangan pada kondisi fisiknya.”

Sebab pertama adalah jarh fi al-‘adalah, yakni cacat dalam aspek keadilan yang berkaitan dengan kefasikan. Imam al-Mawardi membagi kefasikan menjadi dua bentuk, yaitu kefasikan karena mengikuti syahwat dan kefasikan karena syubhat.

Kefasikan karena syahwat berkaitan dengan perbuatan anggota badan, seperti melakukan larangan dan kemungkaran karena mengikuti hawa nafsu. Menurut Imam al-Mawardi, kefasikan jenis ini menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi imam. Jika terjadi setelah pengangkatan, keadaan tersebut dapat menggugurkan imamah. Apabila imam kembali kepada keadilan, jabatan sebelumnya tidak otomatis pulih. Menurut pendapat yang dipilih al-Mawardi, pengangkatannya harus dilakukan melalui akad baru.

Kefasikan karena syubhat berkaitan dengan keyakinan yang dibangun melalui penakwilan keliru. Mengenai persoalan ini, al-Mawardi mencatat adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama menganggapnya dapat menggugurkan imamah, sedangkan banyak ulama Bashrah berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak menghalangi pengangkatan ataupun menggugurkan jabatan yang telah berlangsung.

Sebab kedua adalah nuqsh fi al-badan, yakni kekurangan pada kondisi fisik. Al-Mawardi membaginya menjadi tiga kelompok, yaitu gangguan indra, kekurangan anggota tubuh, dan nuqsh al-tasharruf atau gangguan kemampuan bertindak.

Tidak setiap gangguan fisik menggugurkan imamah. Hilangnya akal secara permanen dan kebutaan, misalnya, termasuk keadaan yang menghalangi keberlanjutan jabatan. Begitu pula kehilangan kedua tangan atau kedua kaki karena kondisi tersebut dinilai menghambat kemampuan menjalankan kewajiban kepemimpinan. Sebaliknya, pingsan sementara yang masih diharapkan pulih, kehilangan penciuman, dan kehilangan kemampuan mengecap tidak otomatis menggugurkan imamah. Beberapa gangguan lain, seperti tuli, bisu, kehilangan satu tangan, atau kehilangan satu kaki, masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ahli fikih).

Perincian tersebut menunjukkan bahwa Imam al-Mawardi tidak menjadikan setiap kekurangan fisik sebagai alasan pemberhentian. Penilaiannya bergantung pada pengaruh kondisi tersebut terhadap kemampuan imam dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam pembahasan kemampuan bertindak, al-Mawardi juga mengenal istilah hajr dan qahr. Hajr terjadi ketika orang-orang dekat atau pembantu imam menguasai pelaksanaan urusan pemerintahan dan mengambil keputusan sendiri tanpa menunjukkan pembangkangan secara terbuka. Keadaan ini tidak otomatis menggugurkan imamah. Tindakan pihak yang menguasai urusan pemerintahan harus diperiksa. Jika sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip keadilan, pelaksanaannya dapat diteruskan. Sebaliknya, jika menyimpang, imam wajib mencari pertolongan untuk menghentikan dominasi tersebut.

Sementara itu, qahr berkaitan dengan keadaan imam yang tertawan dan tidak mampu membebaskan diri. Al-Mawardi membedakan penawanan yang masih memungkinkan pembebasan dari keadaan ketika harapan tersebut telah hilang. Selama pembebasan masih mungkin diupayakan, imam tetap menduduki jabatannya dan umat berkewajiban membebaskannya. Jika harapan tersebut telah hilang dan imam berada dalam tawanan pihak non-Muslim, imamah-nya gugur sehingga ahl al-ikhtiyar dapat membaiat pengganti. Jika penawannya merupakan kelompok Muslim pemberontak, terdapat ketentuan lebih lanjut yang bergantung pada keadaan kelompok tersebut.

Dengan demikian, Imam al-Mawardi memberikan klasifikasi terperinci mengenai keadaan yang dapat menggugurkan kelayakan imam. Namun, uraian tersebut terutama menjelaskan sebab berakhirnya imamah, bukan prosedur lengkap pemberhentian seorang pemimpin.

Baca: Koalisi Politik dalam Sejarah Nabi

Batas pemberhentian dan perlawanan terhadap penguasa

Pandangan al-Mawardi mengenai kefasikan yang menggugurkan imamah perlu dibaca berdampingan dengan penjelasan al-Qadhi Abu al-Fadl Iyadh bin Musa al-Yahsubi. Pandangan tersebut dikutip Imam Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi dalam Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj.

Al-Qadhi Iyadh membedakan keadaan imam yang mengalami kekufuran, perubahan terhadap syariat, bid’ah, serta kefasikan dan kezaliman setelah sebelumnya sah diangkat. Menurut penjelasannya, kekufuran yang terjadi setelah seseorang menduduki jabatan imam menyebabkan gugurnya imamah. Ia juga membahas keadaan ketika imam meninggalkan penegakan salat dan ajakan untuk melaksanakannya. Sementara itu, persoalan bid’ah memiliki perincian tersendiri dan melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalam perkara kefasikan dan kezaliman, al-Qadhi Iyadh mengutip pandangan mayoritas Ahlussunnah dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, dan ahli kalam. An-Nawawi menuliskan:

وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ، وَلَا يُخْلَعُ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ.

“Mayoritas Ahlussunnah dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, dan ahli kalam berpendapat bahwa seorang penguasa tidak kehilangan jabatannya karena kefasikan, kezaliman, dan penelantaran hak-hak. Ia tidak dicopot dan tidak boleh diberontaki karena alasan tersebut. Sebaliknya, ia wajib dinasihati dan diperingatkan.”

Pandangan tersebut memberikan batas penting dalam pembahasan pemakzulan. Kefasikan dan kezaliman tidak otomatis menjadi alasan untuk memberontak atau mencopot penguasa. Menurut penjelasan Imam an-Nawawi, tindakan semacam itu berpotensi memicu fitnah, pertumpahan darah, dan perpecahan yang justru mendatangkan kerusakan lebih besar.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan prinsip ketaatan dalam QS. an-Nisa’: 59. Allah Swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menaati pemimpin, tetapi tidak menjadikan ketaatan sebagai kewajiban tanpa batas. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena itu, ketaatan kepada pemimpin tidak membenarkan pelaksanaan perintah yang bertentangan dengan ketentuan agama.

Batas perlawanan terhadap penguasa juga dijelaskan dalam hadis Ubadah bin ash-Shamit yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahih Muslim nomor 1709 dan Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari nomor 7055–7056. Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

“Rasulullah Saw memanggil kami, lalu kami berbaiat kepada beliau. Di antara hal yang beliau ambil dari kami adalah baiat untuk mendengar dan taat dalam keadaan bersemangat maupun tidak, dalam keadaan sulit maupun lapang, serta ketika hak kami diutamakan atau tidak. Kami juga berbaiat untuk tidak menggugat urusan kekuasaan dari orang yang berhak memegangnya. Beliau bersabda, ‘Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti dari Allah mengenai hal itu.’”

Frasa kufran bawāḥan berarti kekufuran yang nyata atau terang-terangan, sedangkan burhān menunjukkan adanya bukti yang jelas. Hadis ini menjadi salah satu landasan utama dalam membatasi perlawanan terhadap penguasa. Ketidakpuasan terhadap kebijakan, kesalahan dalam mengambil keputusan, atau kefasikan pribadi tidak dapat begitu saja disamakan dengan keadaan yang disebutkan dalam hadis tersebut.

Al-Qadhi Iyadh juga menekankan unsur kemampuan ketika membahas kewajiban mencopot imam yang mengalami kekufuran atau perubahan syariat. Jika kaum Muslimin mampu melakukannya, mereka wajib bertindak dan mengangkat imam yang adil. Jika kemampuan tersebut hanya dimiliki kelompok tertentu, kewajiban itu berlaku bagi kelompok tersebut. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan dan dipastikan justru menimbulkan ketidakmampuan atau kerusakan yang lebih besar, kewajiban itu tidak dapat dibebankan tanpa mempertimbangkan keadaan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara gugurnya kelayakan seorang imam dan kebolehan mengambil tindakan untuk memberhentikannya. Perbedaan pandangan Imam al-Mawardi dan mayoritas Ahlussunnah yang dikutip Imam an-Nawawi juga perlu ditempatkan secara proporsional. Al-Mawardi membahas sebab-sebab gugurnya imamah, sedangkan al-Qadhi Iyadh dan an-Nawawi memberikan perhatian besar pada batas tindakan umat serta akibat yang mungkin ditimbulkan. Pandangan tersebut tidak tepat disederhanakan seolah-olah seluruh ulama memiliki pendapat yang sama.

Kewenangan dan mekanisme pemakzulan

Dalam teori imamah al-Mawardi, pengangkatan pemimpin melibatkan kelompok yang disebut ahl al-ikhtiyar, yakni pihak yang memiliki kewenangan memilih imam. Mereka disyaratkan memiliki keadilan, pengetahuan untuk mengenali calon yang layak, serta pertimbangan dan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan.

Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa umat tidak berhak mencabut jabatan orang yang telah dibaiat selama keadaan pemimpin tersebut tidak berubah. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan akad imamah. Namun, ketika syarat kepemimpinan tidak lagi terpenuhi, persoalan pengganti menjadi pembahasan tersendiri.

Dalam keadaan imam tertawan dan tidak lagi memiliki harapan untuk dibebaskan, misalnya, al-Mawardi menyebut ahl al-ikhtiyar sebagai pihak yang membaiat pengganti. Sementara itu, dalam penjelasan al-Qadhi Iyadh, umat Islam berkewajiban bertindak terhadap imam yang mengalami kekufuran atau perubahan syariat apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Meski demikian, kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan tidak merumuskan prosedur pemakzulan dalam tahapan formal seperti penyelidikan, pengajuan perkara, pemeriksaan, persidangan, dan penetapan keputusan. Al-Mawardi menjelaskan sebab gugurnya imamah serta pihak yang membaiat pengganti, sedangkan al-Qadhi Iyadh membahas kewajiban bertindak dan syarat kemampuan. Karena itu, urutan prosedural yang disusun berdasarkan berbagai keterangan tersebut hanya dapat disebut sebagai rekonstruksi analitis, bukan mekanisme baku yang secara utuh ditetapkan oleh para ulama klasik.

Riwayat pemberhentian Sa’d bin Abi Waqqash sebagai gubernur Kufah oleh Khalifah Umar bin Khattab dapat menggambarkan praktik pemberhentian pejabat dalam pemerintahan Islam awal. Dalam hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan al-Bukhari nomor 755 dan Muslim nomor 453, penduduk Kufah mengadukan Sa’d kepada Umar. Khalifah Umar kemudian memberhentikannya dan menunjuk Ammar bin Yasir sebagai pengganti. Riwayat tersebut juga memuat pemeriksaan terhadap pengaduan penduduk Kufah.

Peristiwa tersebut merupakan pemberhentian gubernur oleh khalifah, bukan pemakzulan imam atau kepala pemerintahan. Pembedaan ini penting karena kewenangan khalifah memberhentikan pejabat yang diangkatnya tidak dapat disamakan dengan kewenangan umat untuk mengakhiri jabatan imam. Keduanya memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Pemakzulan dalam hukum ketatanegaraan Islam bertumpu pada tiga persoalan utama. Pertama, kelayakan seorang pemimpin untuk tetap menduduki jabatan imamah. Kedua, kewenangan pihak yang dapat mengambil tindakan ketika kelayakan tersebut gugur. Ketiga, batas tindakan yang dapat ditempuh agar pemberhentian tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Imam al-Mawardi memberikan klasifikasi mengenai sebab gugurnya imamah, sedangkan al-Qadhi Iyadh dan an-Nawawi menegaskan batas pemberhentian serta perlawanan terhadap penguasa. Pandangan mereka memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu terikat pada amanah dan syarat keadilan. Namun, tindakan mencopot pemimpin juga memerlukan dasar yang kuat, kemampuan untuk melaksanakannya, serta pertimbangan terhadap akibat yang mungkin muncul. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pokok kehati-hatian dalam pembahasan pemakzulan pada khazanah fikih siyasah klasik.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.