Ikhbar.com: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut mencakup penggunaan, penyalahgunaan untuk konsumsi zat terlarang, hingga kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika. 
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Niam pada Senin, 9 November 2026.
Baca: Kapolri Minta MUI Keluarkan Fatwa Haram Vape, Ini Alasannya
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang berfungsi memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa. Proses tersebut menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup oleh pengguna.
MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis. Zat tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum yang mengatur penggunaan dan aktivitas terkait rokok elektrik.
Sebelum menetapkan ketentuan hukum tersebut, MUI menjelaskan dua istilah dalam fatwa, yaitu rokok elektrik dan nikotin. Berikut bunyi lengkap ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam fatwa:
Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
1. Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal Vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna.
2. Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Kedua: Ketentuan Hukum
1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Ketiga ketentuan tersebut menegaskan bahwa larangan tidak hanya ditujukan kepada pengguna. Aktivitas produksi dan perdagangan vape juga termasuk dalam cakupan hukum haram sebagaimana ditetapkan MUI.
Prof. Niam menegaskan, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dilarang. Begitu pula kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan perangkat tersebut.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof. Niam.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat.
Rekomendasi tersebut mencakup penyusunan regulasi pelarangan vape beserta sanksinya, pengendalian peredaran, penguatan pengawasan produk, serta peningkatan edukasi mengenai bahaya rokok elektrik.
Berikut bunyi lengkap rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:
Ketiga: Rekomendasi
1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
MUI juga mencantumkan ketentuan penutup yang mengatur pemberlakuan dan penyebarluasan fatwa. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.
Berikut bunyi ketentuan penutup dalam fatwa tersebut:
Keempat: Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dokumen fatwa itu mencantumkan penetapan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 H atau 6 November 2026 M. Prof Niam berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam tersebut demi menjaga kesehatan, kelestarian lingkungan, dan melindungi diri dari ancaman narkoba serta zat adiktif lainnya.
