Ikhbar.com: Peringatan 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan bangsa, bukan berhenti pada seremoni. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. mendorong pemerintah dan masyarakat melakukan audit nasional terhadap capaian pembangunan, terutama terkait kesejahteraan rakyat.
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 tersebut, peringatan kemerdekaan perlu digunakan untuk mengukur sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan setelah lebih dari delapan dekade Indonesia berdiri sebagai negara merdeka.
“Jangan jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia hanya sebatas seremonial. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk melakukan audit nasional atau, dalam bahasa kiai, muhasabah,” kata Prof. Rokhmin, sapaan akrabnya, dalam program Talk Highlight di Radio Elshinta, Rabu, 12 Agustus 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin: Jadikan Islam sebagai Motor Peradaban dan Keadilan
Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan, salah satu ukuran kesejahteraan negara dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Berdasarkan standar yang banyak digunakan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), negara berpendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita sekitar 14.000 dolar AS per tahun.
Indonesia, menurut Prof. Rokhmin, masih berada di kisaran 5.000 dolar AS per tahun. Angka tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator lain yang disoroti adalah kondisi ketenagakerjaan. Prof. Rokhmin menilai persoalan pengangguran perlu dilihat secara lebih utuh karena perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal dapat membuat angka pengangguran terlihat menurun.
“Kalau mengacu pada data resmi pemerintah, angka pengangguran seolah-olah menurun karena pekerja yang tadinya bekerja di sektor formal, seperti industri, beralih ke sektor informal,” ujarnya.
Baca: Prof. Rokhmin Ungkap Potensi Ekonomi Biru Capai 1,4 Triliun Dolar AS dan 4,5 Juta Lapangan Kerja
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut Prof. Rokhmin, sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Kelompok tersebut mencakup pekerja rumah tangga, pedagang, dan pekerja informal lainnya. Pendapatan mereka rata-rata sekitar Rp2,5 juta per bulan dengan perlindungan sosial yang dinilai belum memadai.
Persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian. Prof. Rokhmin mempertanyakan ukuran kemiskinan yang digunakan dalam data resmi pemerintah karena garis kemiskinan sekitar Rp650 ribu per orang per bulan dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara memadai.
Prof. Rokhmin juga menyoroti kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mengacu pada data terakhir Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Prof. Rokhmin menyebut posisi kecerdasan rata-rata Indonesia masih berada di kelompok terbawah dalam survei terhadap 180 negara.
Menurut Prof. Rokhmin, berbagai indikator tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Pembangunan harus diarahkan agar kemajuan ekonomi berjalan bersama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita memang sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman kemerdekaan pada 1945. Akan tetapi, cita-cita kemerdekaan kita masih jauh panggang dari api,” ujar Prof. Rokhmin.
