Ikhbar.com: Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Dr. KH Marzuki Wahid, mengingatkan Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak terjebak pada perdebatan mengenai figur ketika memasuki abad kedua. Menurut Kiai Marzuki, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana NU membangun kepemimpinan dan tata kelola organisasi untuk menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina Cirebon itu menilai model kepemimpinan NU masih perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan baru.
Menurut Kiai Marzuki, NU tidak dapat hanya mengandalkan satu figur dalam menghadapi persoalan kebangsaan. Beragam masalah membutuhkan perspektif dari berbagai bidang keilmuan sehingga struktur organisasi perlu membuka ruang bagi kepemimpinan kolektif kolegial. 
“Model kepemimpinan NU tentu dinamis dan masih perlu terus didongkrak. Kita tidak boleh puas dengan keadaan yang ada sekarang, harus terus ditingkatkan,” ujar Kiai Marzuki saat menjadi narasumber dalam program Jurnal9 Siang di TV9 Nusantara, Selasa, 11 Agustus 2026.
Baca: Bukan Sekadar Karisma, Kiai Marzuki Wahid Dorong Tata Kelola Baru Keulamaan NU
Kiai Marzuki mendorong masuknya orang-orang dengan latar belakang keilmuan yang beragam ke dalam tubuh NU. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar persoalan sosial, politik, ekonomi, kebangsaan, dan keagamaan dapat dibaca secara lebih utuh.
“Kepemimpinan kolektif tidak berarti menghilangkan posisi ulama. Tradisi pesantren dan sanad tetap penting sebagai fondasi NU. Pada saat yang sama, organisasi perlu menghindari elitisme dan menjadikan kedekatan dengan masyarakat sebagai salah satu ukuran kepemimpinan,” jelasnya.
Kiai Marzuki juga menyoroti relasi NU dengan negara. Menurut Kiai Marzuki, NU tidak mungkin sepenuhnya terpisah dari negara karena memiliki peran dalam kehidupan kebangsaan. Meski demikian, kedekatan tersebut tidak boleh membuat NU kehilangan fungsi kritisnya terhadap kekuasaan.
“NU memang tidak bisa lepas dari negara, tetapi bukan berarti harus menyatu dan terlalu dekat dengan negara,” katanya.
Menurut Kiai Marzuki, NU justru memiliki peran penting untuk mengontrol negara demi kepentingan masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah tetap dapat dilakukan selama NU tidak kehilangan independensi dan tidak berubah menjadi bagian dari struktur kekuasaan.
Pandangan tersebut berkaitan dengan agenda Muktamar ke-35 NU di Jombang yang menjadi muktamar pertama setelah NU memasuki abad kedua. Kiai Marzuki menilai momentum tersebut harus digunakan untuk membicarakan arah organisasi secara serius, termasuk roadmap NU 2026-2050.
Baca: Kiai Marzuki Wahid: Kepemimpinan NU Adalah Amanah, Bukan Jabatan yang Patut Diperebutkan
Pembahasan tentang masa depan NU, menurut Kiai Marzuki, perlu melampaui urusan pergantian figur. Besarnya jumlah warga NU juga harus dipandang sebagai modal sosial yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi masyarakat.
“Sudah ada rumusan roadmap (peta jalan) NU 2026-2050, dan itu harus dibahas secara serius dan sungguh-sungguh oleh para muktamirin, jangan terjebak pada soal figur, apalagi tergoda oleh godaan elektoral yang transaksional, karena hal itu sangat merusak marwah NU,” tegasnya.
