Ikhbar.com: Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Dr. KH Marzuki Wahid, mengingatkan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak terseret pada perebutan figur dan praktik elektoral yang bersifat transaksional. Menurut Kiai Marzuki, muktamar pertama NU setelah memasuki abad kedua harus diarahkan untuk membahas masa depan organisasi dalam jangka panjang.
Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina Cirebon itu menilai agenda muktamar perlu ditempatkan dalam konteks perjalanan NU memasuki abad kedua.
“Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang nanti adalah muktamar pertama NU memasuki abad kedua. Karena itu momentum ini sangat strategis dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menentukan arah NU pada abad kedua,” kata Kiai Marzuki saat menjadi narasumber dalam program Jurnal9 Siang di TV9 Nusantara, Selasa, 11 Agustus 2026. 
Baca: Meneropong Kurikulum ISIF Cirebon, Kampus Berbasis Kultur Pemikiran Gus Dur
Menurut Kiai Marzuki, pembahasan muktamar tidak semestinya habis untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi kepemimpinan. Rumusan tentang arah organisasi justru perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk roadmap (peta jalan) NU 2026-2050 yang telah tersedia.
Kiai Marzuki berharap para muktamirin membahas rumusan tersebut secara sungguh-sungguh agar NU memiliki orientasi yang jelas dalam menghadapi tantangan abad kedua. Figur kepemimpinan tetap penting, tetapi tidak boleh menggeser pembahasan mengenai masa depan organisasi dan warga NU.
“Harapan saya, muktamar ini bukan lagi soal siapa yang akan memimpin, melainkan soal NU akan menjadi apa pada abad kedua ini,” ujarnya.
Baca: Kriteria Bacalon Ketum PBNU menurut Ning Inaya Wahid
Kiai Marzuki menilai godaan elektoral yang berorientasi pada transaksi dapat mengganggu marwah organisasi. Menurut Kiai Marzuki, NU memiliki sejarah panjang sebagai jamiah islamiah ijtimaiah, organisasi sosial keagamaan yang memiliki peran dalam kehidupan umat dan bangsa.
Karena itu, proses kepemimpinan NU perlu tetap bertumpu pada karakter keulamaan, integritas, keilmuan, kedekatan dengan umat, serta pengabdian kepada pesantren. Pemilihan pemimpin tidak seharusnya berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai tersebut.
Kiai Marzuki juga mengingatkan besarnya potensi warga NU. Jumlah umat yang diperkirakan mencapai 140 hingga 150 juta orang, menurut Kiai Marzuki, merupakan kekuatan sosial yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Kekuatan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian dalam berbagai bidang.
“Kebesaran NU jangan sampai rusak karena pemikiran-pemikiran yang tidak besar,” tegasnya.
Kebesaran organisasi, lanjut Kiai Marzuki, perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas warga, umat, dan rakyat. NU juga perlu membangun jati diri serta independensi di hadapan kekuasaan politik dan ekonomi.
Menurut Kiai Marzuki, abad kedua NU seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat peran organisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial tanpa kehilangan karakter sebagai organisasi keagamaan yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Jika dikelola sungguh-sungguh pada abad kedua ini, NU akan benar-benar besar secara politik, ekonomi, dan sosial, bahkan menjadi gerakan yang sangat menentukan arah kehidupan di Indonesia,” pungkas Kiai Marzuki.
