Ikhbar.com: Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, berencana menerbitkan buku sejarah nasional dalam 10 jilid.
Media asing berbahasa Inggris, Reuters, mempertanyakan upaya tersebut dan mengaitkannya dengan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-2, Soeharto.
“Prabowo secara terang-terangan menyatakan kekagumannya terhadap Soeharto, mantan presiden yang juga pernah menjadi ayah mertuanya, dan kini kian mengandalkan militer sebagai pilar utama dalam mewujudkan agenda pemerintahannya,” tulis Reuters, dikutip pada Senin, 19 Mei 2025. 
Baca: KUPI: Gen Z Jangan Terjebak Sejarah Bias Gender
Menurut Reuters, sejumlah sejarawan khawatir masa lalu kelam bangsa akan dipoles demi membangun citra positif Presiden Prabowo Subianto dan mendiang Presiden Soeharto.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan buku-buku itu akan membawa narasi “berpusat pada Indonesia” dan bertujuan “menciptakan kembali identitas nasional.” Ia menegaskan, “sejarah akan ditulis dengan benar,” serta mengeklaim dirinya dan Presiden Prabowo tidak akan terlibat dalam proses editorial.
Namun, sejumlah sejarawan seperti Asvi Warman Adam memperingatkan potensi revisi sejarah yang dapat mengabaikan pelanggaran HAM besar, terutama terkait penculikan aktivis mahasiswa tahun 1998.
“Saya curiga ini upaya melegitimasi rezim,” ujarnya.
Peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Made Supriatma, menilai proyek ini mengulang pola era Orde Baru, saat Soeharto merilis buku sejarah versi negara yang memuliakan militer.
Kontroversi juga mencuat soal bagaimana buku itu akan menampilkan tragedi pembantaian massal tahun 1965–1966 yang menewaskan lebih dari setengah juta orang. Fadli menyatakan tidak akan ada pendalaman lebih lanjut mengenai peristiwa itu.
Baca: Sejarah yang Hilang, Pentingnya Pengarusutamaan Peran Ulama Perempuan
Menariknya, Reuters mencatat, Fadli, yang dulunya aktif menentang Soeharto, kini menyebut sang mantan presiden layak jadi Pahlawan Nasional, dengan alasan keberhasilannya mengurangi kemiskinan dan mengendalikan inflasi.
Seratus sejarawan dilibatkan dalam proyek ini, yang mencakup sejarah dari zaman Homo erectus hingga pemilu Prabowo. Pemerintah menargetkan peluncuran pada 17 Agustus 2025.
