Kemenag Prioritaskan 18.000 Guru Honorer Jadi ASN

Ilustrasi ASN. Foto: Antara

Ikhbar.com: Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar memastikan pemerintah menyiapkan dua langkah untuk menyelesaikan persoalan guru non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Langkah tersebut meliputi pemberian prioritas pada seleksi ASN bagi sekitar 18.000 guru honorer di sekolah negeri serta usulan insentif bagi guru yang belum dapat diangkat menjadi ASN.

Pernyataan itu disampaikan Menag saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa, 30 Juni 2026. Menurutnya, guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri akan menjadi prioritas dalam formasi ASN berikutnya.

“Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang,” ujar Menag.

Baca: Menag Pastikan BOS Madrasah 2026 Jadi Prioritas

Menag menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga dalam rapat koordinasi yang digelar bersama pimpinan DPR RI.

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal serta dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain memprioritaskan pengangkatan ASN, Kemenag juga mengusulkan pemberian insentif tambahan sebesar Rp1,5 juta bagi guru madrasah non-ASN yang belum dapat diangkat.

“Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta,” katanya.

Ia mengungkapkan, usulan tersebut telah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dan memperoleh persetujuan sebagai salah satu alternatif penyelesaian bagi guru non-ASN.

“Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR. Dan itu menjadi salah satu solusi yang kami usulkan,” ujarnya.

Menag enambahkan, berbagai masukan yang disampaikan Komisi VIII DPR RI telah diterima oleh pimpinan DPR dan akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan bersama pemerintah.

“Informasi yang kita diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu sudah didengar oleh pimpinan DPR kita, termasuk solusi-solusi yang kita tawarkan,” tandasnya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.