Ikhbar.com: Perlindungan satwa dalam Islam tidak berhenti pada anjuran menyayangi hewan atau larangan menyiksanya. Khazanah hadis dan fikih klasik menunjukkan bahwa syariat juga mengatur hak-hak hewan, mewajibkan pemilik memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melindungi kawasan yang menjadi habitat dan sumber pakan satwa.
Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan makhluk hidup lain bukanlah hubungan kepemilikan tanpa batas. Manusia memang diperbolehkan memanfaatkan hewan, tetapi pemanfaatan tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraannya dan menghindarkannya dari penderitaan.
Kerangka perlindungan tersebut dibangun melalui dua ranah yang saling berkaitan. Pertama, etika memperlakukan hewan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan istirahat serta melindunginya dari penyiksaan. Kedua, pengelolaan lingkungan dan kawasan untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa serta ketersediaan sumber daya alam. Keduanya berangkat dari prinsip ihsan dan berkembang menjadi ketentuan hukum yang terperinci dalam kitab-kitab fikih.
Baca: Pemakzulan menurut Hukum Ketatanegaraan Islam
Baca: Tutorial Menyembelih Hewan Kurban sesuai Syariat Islam
Ihsan dan hak-hak hewan
Landasan utama perlindungan satwa dalam Islam adalah ihsan, yakni kewajiban berbuat baik dan memberikan perlakuan terbaik sesuai ketentuan syariat. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Al-Qur’an mengenai kedudukan hewan sebagai bagian dari komunitas makhluk hidup ciptaan Allah Swt.
Dalam QS. Al-An’am: 38, Allah Swt berfirman:
وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰۤىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ۗمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ
“Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”
Penyebutan hewan sebagai umat dalam ayat tersebut menegaskan bahwa satwa merupakan bagian dari tatanan kehidupan ciptaan Allah Swt. Keberadaannya tidak dapat diperlakukan sebagai objek yang boleh dimanfaatkan manusia tanpa batas. Karena itu, prinsip ihsan dalam hadis Nabi Muhammad Saw juga mencakup kewajiban memperlakukan hewan secara patut dan menghindarkannya dari penderitaan.
Nabi Saw menegaskan prinsip tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Syaddad bin Aus.
Rasulullah Muhammad Saw bersabda:
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.” (HR. Muslim).
Kata “kataba” dalam hadis tersebut menunjukkan penetapan suatu ketentuan yang mengikat. Karena itu, ihsan merupakan prinsip syariat yang memiliki konsekuensi hukum. Bahkan ketika penyembelihan dibenarkan oleh agama, manusia tetap wajib menghindarkan hewan dari penderitaan yang tidak diperlukan.
Penjelasan lebih terperinci terdapat dalam Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam karya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ulama yang dikenal dengan julukan Sultanul Ulama (rajanya para ulama) tersebut menguraikan sejumlah hak hewan atas manusia. Di antaranya, memperoleh makanan dan minuman yang layak meskipun sudah sakit atau tidak lagi produktif, tidak dibebani pekerjaan di luar kemampuannya, serta mendapatkan tempat istirahat yang memadai.
Imam Izzuddin juga melarang manusia menggabungkan hewan dengan satwa lain yang berpotensi menyakitinya, baik karena perbedaan jenis maupun karakter. Ia melarang penyembelihan anak hewan di hadapan induknya serta pengulitan dan pematahan tulang sebelum hewan benar-benar mati. Bahkan, kebutuhan biologis hewan turut diperhatikan melalui ketentuan agar pejantan dan betina dipertemukan pada musim kawinnya.
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan satwa dalam fikih mencakup kebutuhan fisik, kondisi reproduksi, keselamatan, dan perlakuan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Hak-hak tersebut tidak serta-merta gugur hanya karena hewan sudah tidak memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya.
Kewajiban itu bahkan dapat ditegakkan melalui kewenangan peradilan. Dalam al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah dan al-Majmu‘ karya Imam an-Nawawi dijelaskan bahwa pemilik wajib mencukupi kebutuhan pakan dan minum hewan. Apabila menolak menjalankan kewajiban tersebut, hakim dapat memaksanya (ijbar) untuk memberikan nafkah.
Dalam pembahasan fikih, terdapat sejumlah mekanisme yang dapat ditempuh apabila pemilik tetap tidak mampu atau tidak bersedia merawat hewannya. Di antaranya, memaksa pemilik menjual, menyewakan, menghibahkan, atau menyerahkan satwa tersebut. Untuk hewan yang halal dimakan, penyembelihan juga dapat menjadi pilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila berbagai upaya tersebut tidak memungkinkan, pembiayaan kebutuhan hewan dapat dibebankan kepada Baitul Mal atau kaum muslimin. Rincian mekanismenya mengikuti perbedaan pendapat antarmazhab.
Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan hidup hewan merupakan kewajiban pemilik yang dapat dituntut secara hukum. Pengabaian terhadap hak dasarnya memungkinkan adanya campur tangan hakim atau penguasa.
Baca: Sebab Akrab Unta dan Arab
Larangan menyakiti dan memindahkan secara semena-mena
Prinsip ihsan juga menjadi dasar larangan berbagai tindakan yang menyiksa hewan. Nabi Muhammad Saw melarang praktik shabr, yakni mengurung atau mengikat hewan untuk dijadikan sasaran hingga mati, serta gharadh, yaitu menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak.
Larangan tersebut diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Bahkan, dalam salah satu riwayat Muslim, Rasulullah Saw menyatakan laknat terhadap orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penderitaan hewan tidak boleh dijadikan sarana hiburan, latihan, ataupun kesenangan manusia.
Nabi Saw juga melarang pemukulan wajah dan penandaan menggunakan besi panas pada bagian tersebut. Dalam peristiwa lain, Rasulullah menegur pemilik unta yang membiarkan hewannya kelaparan dan terus-menerus memaksanya bekerja.
Dalam hadis yang diriwayatkan Sahl bin al-Hanzhaliyyah, Rasulullah Saw bersabda:
اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً.
“Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan hewan-hewan yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah mereka dalam keadaan baik dan makanlah mereka dalam keadaan baik pula.” (HR. Abu Dawud).
Hadis tersebut menegaskan bahwa manusia harus memperhitungkan kemampuan dan kondisi hewan yang berada dalam penguasaannya. Hewan tunggangan harus dijaga kesehatannya, tidak dipaksa bekerja ketika kondisinya tidak memungkinkan, serta tidak dibebani pekerjaan yang melampaui kemampuannya.
Teguran Nabi Saw terhadap pemilik unta yang kelaparan dan kelelahan merupakan riwayat tersendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ja’far, seekor unta mengadu kepada Rasulullah Saw. Setelah mengusap bagian belakang telinganya, beliau mengetahui bahwa hewan tersebut dibiarkan lapar dan dipaksa bekerja terus-menerus. Nabi Saw kemudian mengingatkan pemiliknya agar bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hewan yang telah dipercayakan kepadanya.
Prinsip serupa relevan ketika manusia hendak memindahkan satwa dari habitat asalnya. Pemindahan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tujuan yang diklaim baik, seperti menyelamatkan populasi atau menyediakan habitat alternatif. Perlu dipastikan apakah lokasi baru benar-benar sesuai, apakah satwa mampu beradaptasi, bagaimana risiko penyakit dan gangguan terhadap ekosistem penerima, serta apa dampaknya terhadap keberlangsungan populasi.
Perlu ditegaskan bahwa hadis dan kitab fikih klasik yang dibahas di atas tidak secara khusus mengatur prosedur translokasi atau pemindahan satwa dalam pengertian konservasi modern. Penilaian terhadap tindakan tersebut merupakan penerapan prinsip ihsan dan pencegahan kemudaratan pada persoalan kontemporer. Karena itu, pemindahan satwa dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk menghindarkannya dari ancaman yang lebih besar. Namun, tindakan tersebut harus didasarkan pada penilaian ilmiah yang memadai dengan mengutamakan keselamatan satwa serta keseimbangan ekosistem.
Memindahkan hewan tanpa pertimbangan matang, apalagi semata-mata demi keuntungan atau kemudahan pengelolaan, berisiko menimbulkan penderitaan baru. Dalam perspektif etika syariat, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan cara yang justru membahayakan makhluk hidup.
Baca: Kucing dalam Budaya Islam, dari Hadis Nabi hingga Objek Seni
Haram dan Hima sebagai kawasan perlindungan
Perlindungan satwa dalam Islam juga diwujudkan melalui pengaturan kawasan. Salah satunya adalah Haram, yakni kawasan suci yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan ketentuan syariat. Di Makkah dan Madinah, perlindungan tersebut mencakup larangan berburu satwa liar dan merusak vegetasi tertentu.
Mengenai kawasan Madinah, Nabi Muhammad Saw bersabda:
وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا.
“Sesungguhnya aku menetapkan Madinah sebagai tanah haram di antara dua bukit batu hitamnya. Pohon-pohon berdurinya tidak boleh ditebang dan hewan buruannya tidak boleh diburu.” (HR. Muslim).
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kawasan mencakup keselamatan manusia, keberlangsungan satwa, dan kelestarian tumbuhan. Bahkan, larangan mengusik hewan buruan memperlihatkan bahwa perlindungan tidak terbatas pada larangan membunuh atau menangkap. Dalam riwayat mengenai Haram Makkah, Nabi Saw juga melarang tindakan yang membuat hewan buruan lari atau terusik dari tempatnya.
Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sejumlah konsekuensi hukum perlindungan Haram Madinah. Imam Malik, Imam asy-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui larangan berburu dan menebang vegetasi di kawasan tersebut, meskipun terdapat perbedaan rincian penerapan hukumnya dengan Haram Makkah. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda mengenai keberlakuan larangan tersebut. Perbedaan ini perlu diperhatikan agar ketentuan fikih tidak disajikan seolah-olah merupakan kesepakatan seluruh ulama.
Selain Haram, khazanah fikih mengenal Hima, yaitu kawasan lindung yang ditetapkan dan dikelola oleh otoritas pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam Raudhah ath-Thalibin, Imam an-Nawawi menjelaskan:
الْحِمَى هُوَ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةً مِنَ الْمَوَاتِ لِمَوَاشٍ بِعَيْنِهَا وَيَمْنَعَ سَائِرَ النَّاسِ الرَّعْيَ فِيهَا.
“Hima adalah tindakan melindungi sebidang tanah tak bertuan untuk ternak tertentu dan melarang orang lain menggembalakan ternaknya di kawasan tersebut.”
Konsep ini memiliki dimensi ekologis sekaligus sosial. Kawasan dipertahankan agar rerumputan alami tetap tumbuh dan tersedia sebagai sumber pakan, antara lain bagi hewan zakat dan kuda pasukan. Dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pembatasan akses tersebut dimaksudkan agar padang rumput dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan hewan yang menjadi tanggungan negara.
Imam Abu Ya’la al-Farra’ dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah juga menekankan fungsi perlindungan vegetasi. Kawasan Hima tidak semestinya dialihfungsikan menjadi lahan pertanian apabila perubahan tersebut menghilangkan fungsinya sebagai tempat tumbuh rerumputan alami. Pengaturan akses terhadap sumber daya alam bertujuan menjaga ketersediaan pakan dan keberlanjutan pemanfaatannya.
Baca: Kucing Kesayanganmu Hilang? Ini Doa ketika Hewan Peliharaan Lepas dari Kandang
Keadilan publik dan tanggung jawab manusia
Pada masa Jahiliyah, padang rumput yang subur kerap dimonopoli tokoh-tokoh berpengaruh untuk kepentingan ternak pribadi. Praktik tersebut membuat masyarakat lemah kesulitan mengakses sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama. Nabi Muhammad Saw mengoreksi ketidakadilan tersebut melalui sabdanya:
لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
“Tidak ada Hima kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari dan Abu Dawud).
Dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Imam Abu Ya’la al-Farra’ menjelaskan bahwa hadis tersebut bukan larangan mutlak terhadap kawasan lindung. Ketentuannya membatasi kewenangan penetapan Hima agar kawasan tersebut tidak dikuasai individu demi kepentingan pribadi. Penetapannya harus dilakukan oleh otoritas pemerintahan yang sah dan ditujukan bagi kemaslahatan umum, sebagaimana praktik perlindungan kawasan yang dilakukan Rasulullah Saw.
Salah satu kawasan yang dikenal dalam literatur klasik adalah Hima an-Naqi‘, yang dikaitkan dengan penyediaan pakan bagi kuda pasukan muslim dan unta zakat. Namun, penisbahan penetapannya kepada Nabi Saw perlu dilakukan secara hati-hati.
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa riwayat az-Zuhri mengenai Hima an-Naqi‘ merupakan balagh, yakni berita yang disampaikan tanpa menyebutkan rangkaian periwayatan secara lengkap. Sementara itu, jalur riwayat bersambung dari Ibnu Umar dinilai lemah oleh sejumlah ahli hadis.
Catatan tersebut tidak menggugurkan keabsahan konsep Hima dalam syariat. Landasan hukumnya tetap didukung hadis sahih tentang kewenangan penetapan kawasan lindung dan praktik para Khulafa’ur Rasyidin. Abu Bakar menetapkan kawasan ar-Rabadzah, sedangkan Umar bin al-Khaththab menetapkan asy-Syaraf dan ar-Rabadzah untuk kebutuhan ternak negara. Pada masa Utsman bin Affan, pengelolaan kawasan semacam itu diperluas seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hewan zakat.
Para ulama juga menetapkan batasan agar Hima tidak berubah menjadi sarana ketidakadilan. Penetapannya harus berorientasi pada kepentingan umum, tidak mengambil lahan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat sekitar, serta tidak menjadi alat monopoli atau pemungutan keuntungan pribadi. Kawasan yang dilindungi tidak boleh justru menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat di sekitarnya.
Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api, dan padang rumput. Dalam konteks pengelolaan Hima, Imam Abu Ya’la al-Farra’ menggunakan hadis tersebut sebagai salah satu dasar untuk melarang penguasa mengambil kompensasi dari pemilik ternak atas pemanfaatan padang penggembalaan yang termasuk tanah tak bertuan atau kawasan Hima.
Tanggung jawab menjaga kawasan dan sumber daya alam tersebut juga sejalan dengan peringatan Al-Qur’an agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A’raf : 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”
Larangan membuat kerusakan di bumi memberikan landasan etis bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan dan habitat satwa. Perlindungan kawasan Haram dan Hima dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab manusia untuk mencegah kerusakan serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak menghilangkan kemaslahatan makhluk hidup lain.
Warisan tersebut memperlihatkan bahwa konservasi dalam khazanah Islam berkaitan erat dengan keadilan dan tanggung jawab. Perlindungan satwa menuntut kepedulian terhadap setiap hewan, pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta pengelolaan habitat yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat.
Manusia memang diberi amanah untuk memanfaatkan alam, tetapi amanah tersebut tidak memberinya hak untuk bertindak sewenang-wenang. Kepemilikan atas hewan dan kewenangan mengelola kawasan tidak boleh menjadi pembenaran bagi eksploitasi maupun monopoli sumber daya. Keberhasilan perlindungan dapat dilihat dari terjaganya kehidupan makhluk lain tanpa menimbulkan kemudaratan baru.