Ikhbar.com: Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menilai kualitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan karena jumlah lapangan kerja yang tercipta belum sebanding dengan pertambahan angkatan kerja.
“Setiap satu persen pertumbuhan hanya menciptakan 200.000 lapangan kerja. Padahal setiap tahun sekitar 3,6 juta tenaga kerja baru,” ujar Prof. Rokhmin dalam program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa, 17 November 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Minta Kabinet Diisi Orang Profesional sesuai Keahlian
Menurut Prof. Rokhmin, pertumbuhan ekonomi sekitar 5% hanya mampu menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja setiap tahun. Jumlah tersebut masih jauh di bawah kebutuhan tenaga kerja baru sehingga menimbulkan kesenjangan besar di pasar kerja.
Kondisi tersebut, lanjut dia, turut mendorong tingginya jumlah pekerja di sektor informal. Prof. Rokhmin menyebut proporsi pekerja informal di Indonesia telah mendekati 60%.
Sektor informal mencakup pekerjaan seperti pedagang bakso, penjual sekoteng, dan pekerja rumah tangga. Pekerjaan tersebut umumnya memiliki tingkat pendapatan rendah serta kepastian kerja yang terbatas.
Prof. Rokhmin menilai kondisi itu perlu ditangani melalui penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menyediakan pekerjaan formal. Industri manufaktur dan sektor jasa berkualitas, menurut dia, berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia perlu mengubah struktur perekonomian agar tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dalam proses produksi.
“Negara kalau ingin maju tenaga kerjanya harus di sektor formal, sektor manufaktur, sektor jasa yang bagus,” kata Prof. Rokhmin.
Baca: Dua Kriteria Wapres RI menurut Prof. Rokhmin Dahuri
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat industri primer, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sektor-sektor tersebut perlu dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi agar mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif.
Selain memperkuat kapasitas produksi, Prof. Rokhmin menilai pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten diperlukan agar investor dalam negeri maupun luar negeri bersedia menanamkan modal untuk membangun industri.
Menurut dia, pejabat negara harus menjalankan fungsi sebagai pengatur dan pengawas, bukan terlibat dalam kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Gangguan terhadap kegiatan usaha dan perubahan kebijakan yang tidak menentu dapat menghambat investasi serta memperlambat penciptaan lapangan kerja.
Prof. Rokhmin juga menyoroti penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto. Ia menyebut kontribusi sektor tersebut pernah mencapai 29% pada 1996, kemudian turun menjadi sekitar 18% pada 2004. Penurunan tersebut menunjukkan berkurangnya peran industri manufaktur dalam perekonomian nasional.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari peningkatan angka produk domestik bruto. Pemerintah perlu memperhatikan sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Prof. Rokhmin mendorong presiden, wakil presiden, dan jajaran kabinet menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi inklusif, berkualitas, menyerap tenaga kerja dan didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan adil,” pungkas Prof. Rokhmin.