Ikhbar.com: Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH Maman Imanulhaq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M sejak dini. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan.
Ia menilai, rampungnya kesepakatan penyelenggaraan haji antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara peserta harus segera ditindaklanjuti dengan percepatan persiapan teknis di Indonesia.
“Persiapan haji 2027 tidak boleh hanya berhenti pada kesepakatan dan penyusunan jadwal. Pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan pelayanan jemaah dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita kembali disibukkan dengan persoalan teknis ketika waktu keberangkatan semakin dekat,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Kiai Maman menjelaskan, rencana perjalanan haji yang menetapkan jadwal masuk asrama bagi jemaah mulai 10 April 2027 perlu menjadi acuan dalam menyiapkan seluruh komponen penyelenggaraan. Kemenhaj harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal agar pelayanan kepada jemaah tidak mengalami kendala.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kepastian kuota, biaya haji, pemvisaan, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, hingga kesiapan petugas haji. Menurut Kiai Maman, seluruh kebutuhan tersebut harus dipastikan sejak tahap awal persiapan.
Ia juga menyoroti perubahan pola kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Transformasi sistem penyelenggaraan perlu diikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah.
Baca: Kemenhaj Buka Rekrutmen Petugas Haji Daerah 1448 H, Ini Syaratnya
“Transformasi penyelenggaraan haji harus dirasakan langsung oleh jemaah. Bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pola kerja birokrasi, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, manusiawi, dan berkualitas,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka itu.
Selain kesiapan teknis, Kiai Maman meminta Kemenhaj memperketat perlindungan jemaah selama proses pelunasan biaya haji. Pengawasan terhadap pungutan liar, penipuan, dan praktik biro perjalanan haji ilegal perlu dilakukan secara konsisten, termasuk hingga tingkat daerah.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kemenhaj harus memastikan pendampingan berjalan sejak pengurusan administrasi, perekaman biometrik, pemeriksaan kesehatan, hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Jangan sampai jemaah lansia dan penyandang disabilitas hanya menjadi perhatian dalam slogan. Mereka harus mendapatkan kemudahan dan pendampingan nyata sejak proses persiapan di daerah hingga kembali ke Tanah Air,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman menyatakan akan terus mengawal persiapan penyelenggaraan haji 2027 melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Pengawalan tersebut mencakup kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan serta perlindungan hak-hak jemaah.
Ia berharap penyelenggaraan haji 2027 dapat berjalan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Keselamatan serta kenyamanan jemaah, kata dia, harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
“Ukuran keberhasilan haji bukan hanya berapa banyak jemaah yang diberangkatkan, tetapi bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi,” pungkasnya.