Ikhbar.com: Kamta Prasad, penjahit berusia 53 tahun asal New Delhi, India harus mendatangi sejumlah kantor pemerintah untuk membuktikan bahwa dirinya masih hidup setelah namanya dihapus dari daftar pemilih.
Ia menjadi salah satu warga yang terdampak Special Intensive Revision alias Revisi Intensif Khusus, yakni proses pemutakhiran daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama dan memicu protes di berbagai wilayah.
Persoalan itu bermula ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) India melakukan revisi daftar pemilih untuk menghapus nama yang dinilai tidak memenuhi syarat. Dalam proses tersebut, sejumlah nama dihapus karena tercatat meninggal dunia, pindah tempat tinggal, terdaftar lebih dari satu kali, atau mengalami ketidaksesuaian data. 
Draf daftar pemilih yang diterbitkan pada 31 Agustus mencatat sekitar 4,2 juta nama pemilih di Delhi telah dihapus. Prasad termasuk di antara warga yang kehilangan statusnya sebagai pemilih karena namanya tercatat telah meninggal dunia, padahal ia masih hidup.
Setelah mengetahui namanya tercoret, Prasad mulai mendatangi berbagai kantor pemerintah untuk meminta koreksi. Upaya itu memaksanya meninggalkan pekerjaan sebagai penjahit dengan penghasilan 250 rupee atau sekitar 2,63 dolar AS per hari. Pendapatan tersebut digunakan untuk menghidupi keluarganya yang terdiri atas empat orang.
“Saya panik ketika mendengarnya. Sejak saat itu, saya pergi ke mana-mana untuk membuktikan bahwa saya masih hidup,” kata Prasad dikutip dari Reuters pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Baca: Hati-hati! Sebut Masakan India Jorok dan Bau, Kampus di Amerika Ini Didenda Rp3 Miliar
Penghapusan jutaan nama dari daftar pemilih kemudian memicu gelombang protes politik. Partai oposisi dan kelompok pemuda menggelar demonstrasi hampir setiap hari di New Delhi dan sejumlah wilayah lain. Beberapa aksi berujung pada bentrokan dengan polisi.
Kelompok oposisi menuduh Ketua KPU India, Gyanesh Kumar memanipulasi proses revisi untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah tuduhan tersebut.
Dampak revisi juga terlihat di lingkungan tempat tinggal Prasad. Rajendra Kumar, relawan organisasi nirlaba Jan Sarokar, mengatakan sekitar 2.000 dari 9.000 pemilih di blok tersebut dihapus dari daftar.
Nama-nama yang dihapus dikelompokkan berdasarkan sejumlah status, antara lain tidak ditemukan, pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau terdaftar di lokasi lain. Prasad menjadi satu-satunya warga di bloknya yang tercatat meninggal dunia, meskipun ia masih hidup.
Sejumlah media lokal di berbagai wilayah India juga melaporkan kasus serupa. KPU India menyatakan penghapusan dilakukan terhadap pemilih ganda, orang yang telah meninggal dunia, warga yang pindah, serta pemilih lain yang tidak memenuhi syarat. Warga yang merasa namanya dihapus secara keliru dapat mengajukan klaim, menyertakan dokumen pendukung, dan mengajukan banding sebelum daftar pemilih ditetapkan.
Namun, setelah namanya dihapus, warga harus melewati proses administrasi untuk memulihkan status pemilih. Persyaratannya bergantung pada persoalan yang tercatat dalam data masing-masing, mulai dari pembuktian bahwa seseorang masih hidup hingga verifikasi tempat tinggal dan perbaikan ketidaksesuaian data.
Prasad mengaku telah menjelaskan kepada petugas bahwa dirinya telah menggunakan hak pilih selama 35 tahun, termasuk dalam pemilihan anggota majelis dan pemilihan umum terakhir. Namun, upaya tersebut belum langsung menyelesaikan persoalannya.
“Saya sudah memberi tahu mereka bahwa saya telah memberikan suara dalam pemilihan majelis dan pemilihan umum terakhir. Saya sudah memilih selama 35 tahun, tetapi tidak ada yang mendengarkan,” ujarnya.
KPU India tidak menanggapi permintaan komentar mengenai kasus tersebut.
Setelah protes berlangsung selama beberapa pekan, KPU setempat memerintahkan verifikasi ulang di sejumlah negara bagian, termasuk Delhi. Langkah tersebut membuka peluang bagi warga yang terdampak untuk memperbaiki data mereka.
Prasad mengatakan para pejabat telah meyakinkannya bahwa namanya akan dikembalikan ke daftar pemilih. Namun, ia sebelumnya harus berulang kali mendatangi kantor pemerintah untuk menjelaskan bahwa pencatatan dirinya sebagai orang meninggal merupakan kesalahan.
Kamal Lal, guru sekolah swasta berusia 38 tahun di Delhi, juga mengalami penghapusan nama. Ia tercatat telah pindah, meskipun masih tinggal di permukiman di bawah jalan layang bersama puluhan keluarga lainnya.
Lal mengetahui namanya dihapus pada September. Setelah itu, ia menghubungi petugas pemilihan, menghadiri sidang, dan mengajukan beberapa permohonan agar statusnya dipulihkan.
Ia mengatakan ketiadaan dokumen kepemilikan tanah atau tagihan air menjadi persoalan bagi warga yang tinggal di permukiman tersebut.
“Sangat mengecewakan bahwa kami telah memberikan suara di negara ini, tetapi sekarang nama kami dicoret karena tidak memiliki surat tanah atau tagihan air,” kata Lal.
Bagi sebagian warga yang namanya dihapus, penyelesaian yang ditawarkan petugas bukan pemulihan pendaftaran lama, melainkan pendaftaran sebagai pemilih baru. Situasi ini menimbulkan keberatan dari warga yang merasa telah lama terdaftar dan menggunakan hak pilihnya.
Mamta, perempuan berusia 39 tahun yang tidak menyebutkan nama belakangnya, mengatakan petugas pemilihan setempat meminta keluarganya mendaftar kembali. Suaminya menolak karena telah mengikuti beberapa pemilihan sebelumnya.
“Sekarang petugas pemilihan setempat meminta kami mendaftar sebagai pemilih baru. Suami saya sangat menentang hal itu karena dia telah memilih dalam beberapa pemilihan terakhir,” ujar Mamta.
Ia juga khawatir penghapusan nama keluarganya dari daftar pemilih akan memengaruhi akses terhadap bantuan pemerintah, termasuk jatah pangan bersubsidi dan program kesejahteraan lainnya.
“Saya khawatir jika nama kami tidak dikembalikan ke daftar, saya bisa kehilangan akses terhadap jatah makanan bersubsidi dan program kesejahteraan pemerintah lainnya,” katanya.
