Ikhbar.com: Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. meminta pemerintah melihat persoalan kemiskinan secara lebih realistis. Menurut dia, angka kemiskinan yang rendah dalam statistik resmi belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 tersebut menyoroti penggunaan garis kemiskinan yang dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan standar yang digunakan Bank Dunia.
“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru dirilis bulan lalu, masyarakat miskin di Indonesia tinggal 23 juta orang atau 8,04 persen,” kata Prof. Rokhmin, sapaan akrabnya, dalam program Talk Highlight di Radio Elshinta, Rabu, 12 Agustus 2026. 
Baca: Swasembada Pangan Wajib Selaras dengan Kesejahteraan Petani, Kata Prof. Rokhmin
Menurut Guru Besar IPB University tersebut, persoalan muncul ketika angka tersebut dihitung menggunakan garis kemiskinan sekitar Rp650 ribu per orang per bulan. Nilai tersebut, menurut Prof. Rokhmin, tidak cukup realistis untuk menggambarkan kebutuhan hidup masyarakat.
Sebagai pembanding, Prof. Rokhmin menyebut standar Bank Dunia yang menempatkan batas sekitar Rp3,5 juta per bulan atau 6,58 dolar AS per hari. Perbedaan standar tersebut menghasilkan gambaran kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan angka resmi pemerintah.
“Padahal, menurut Bank Dunia, batasnya sekitar Rp3,5 juta per bulan atau 6,58 dolar AS per hari,” ujarnya.
Dengan menggunakan standar tersebut, Prof. Rokhmin memperkirakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia dapat mencapai sekitar 170 juta orang atau 60 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan besar antara ukuran kemiskinan berdasarkan standar pemerintah dan ukuran yang digunakan lembaga internasional.
Persoalan kesejahteraan juga berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Prof. Rokhmin menilai angka pengangguran perlu dibaca bersama perubahan struktur pekerjaan masyarakat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal dapat membuat angka pengangguran terlihat turun, sementara kualitas pekerjaan dan pendapatan belum tentu membaik.
Baca: Prof. Rokhmin: HUT Kemerdekaan RI Harus Jadi Momentum Muhasabah Nasional
Berdasarkan data BPS yang disebutkan Prof. Rokhmin, sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia kini berada di sektor informal. Pekerja rumah tangga, pedagang, dan pekerja informal lainnya menjadi bagian dari kelompok tersebut.
Masalahnya, sebagian besar pekerjaan informal memiliki pendapatan rendah dan tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Prof. Rokhmin menyebut rata-rata pendapatan pekerja sektor informal hanya sekitar Rp2,5 juta per bulan dan sangat fluktuatif.
Persoalan pendapatan juga terlihat pada kelompok produsen pangan. Rata-rata pendapatan petani, nelayan, dan peternak disebut hanya sekitar Rp2,3 juta per bulan. Kondisi tersebut membuat peningkatan produksi pangan perlu diikuti kebijakan yang memastikan kesejahteraan produsen.
Bagi Prof. Rokhmin, evaluasi terhadap kemiskinan, pengangguran, pendapatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menilai perjalanan Indonesia setelah 81 tahun merdeka. Data statistik perlu dibaca secara kritis agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kondisi masyarakat.
“Indonesia harus maju, adil, makmur, dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas,” tegasnya.
