Ikhbar.com: Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Dr. KH Marzuki Wahid, menilai zuhud memiliki posisi penting dalam menjaga independensi Nahdlatul Ulama (NU), termasuk ketika organisasi berhadapan dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Menurut Kiai Marzuki, sikap tidak silau terhadap kepentingan duniawi dapat menjadi modal moral bagi ulama dalam menjalankan fungsi sosialnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina Cirebon itu menghubungkan persoalan zuhud dengan kebutuhan NU menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan.
Kiai Marzuki menjelaskan bahwa independensi tidak hanya berkaitan dengan posisi organisasi secara kelembagaan. Dalam perspektif tasawuf, sikap zuhud juga diperlukan agar kepemimpinan tidak mudah dipengaruhi kepentingan material. 
“Zuhud penting untuk menjaga independensi NU,” kata Kiai Marzuki saat menjadi narasumber dalam program Jurnal9 Siang di TV9 Nusantara, Selasa, 11 Agustus 2026.
Baca: Muktamar Abad Kedua NU: Kiai Marzuki Wahid Ingatkan Soal ‘Bagaimana’, Bukan ‘Siapa’
Menurut Kiai Marzuki, zuhud bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial atau mengabaikan urusan dunia. Sikap tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan untuk tidak terlalu silau terhadap kepentingan duniawi dan tetap menempatkan kemaslahatan, keadilan, serta nilai moral sebagai orientasi.
Prinsip tersebut menjadi penting ketika NU menjalankan relasi dengan negara. Kiai Marzuki menilai NU tetap perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai kepentingan masyarakat. Kerja sama tersebut tidak boleh membuat organisasi kehilangan posisi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang dapat mengawasi jalannya kekuasaan.
“NU justru bisa mengontrol negara demi kemaslahatan dan keadilan, serta bisa bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pemerintah, tanpa menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri,” ujarnya.
Kiai Marzuki juga menilai kedekatan dengan masyarakat harus menjadi salah satu ukuran penting dalam kepemimpinan NU. Organisasi tersebut lahir dan berkembang bersama masyarakat sehingga kepemimpinannya tidak semestinya hanya berputar di kalangan elite.
Menurut Kiai Marzuki, sanad tetap menjadi bagian penting karena NU memiliki tradisi pesantren. Akan tetapi, sanad tidak boleh diterjemahkan secara sempit menjadi alasan untuk mempertahankan elitisme atau mengutamakan nasab semata.
“Yang paling menarik adalah bagaimana NU bisa lepas dari elitisme dan dari soal nasab semata,” tutur Kiai Marzuki.
Baca: Bukan Sekadar Karisma, Kiai Marzuki Wahid Dorong Tata Kelola Baru Keulamaan NU
Kepemimpinan NU, menurut Kiai Marzuki, perlu mempertimbangkan kedekatan dengan umat dan rakyat serta keberpihakan kepada masyarakat sipil. Sikap tersebut juga harus disertai keberanian untuk mengontrol kekuasaan ketika kebijakan yang dijalankan tidak sejalan dengan kemaslahatan dan keadilan.
Kiai Marzuki melihat tantangan tersebut semakin penting ketika NU memasuki abad kedua. Organisasi membutuhkan sistem yang dapat menjaga marwah keulamaan sekaligus mempertahankan independensi dari berbagai kepentingan.
Karena itu, kualitas ulama tidak cukup diukur dari popularitas. Keilmuan, integritas moral, zuhud, kedekatan dengan umat, pengabdian kepada pesantren, serta kemampuan mengontrol kekuasaan perlu menjadi bagian dari ukuran kepemimpinan.
“Yang menjadi persoalan bukan soal konsepnya, karena barangkali semua sepakat, melainkan bagaimana gagasan ini dilembagakan dan diinstitusionalisasikan dalam sistem keorganisasian NU sehingga orang tidak lagi memperdebatkan mana yang harus diutamakan, mana yang punya supremasi, dan mana yang menjadi basis,” kata Kiai Marzuki.
Menurut Kiai Marzuki, pelembagaan nilai tersebut menjadi pekerjaan penting NU dalam memasuki abad kedua.
“Dengan tata kelola yang mampu menjaga keulamaan sekaligus independensi, NU diharapkan tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya dan menjadi kekuatan masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan,” pungkasnya.
