Ikhbar.com: Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Dr. KH Marzuki Wahid, menilai kepemimpinan di Nahdlatul Ulama (NU) tidak semestinya diposisikan sebagai jabatan yang diperebutkan. Menurut Kiai Marzuki, kepemimpinan NU merupakan amanah yang semestinya diberikan kepada sosok yang memiliki kapasitas dan integritas.
Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Manhajiy Fahmina Cirebon itu mengaitkan persoalan kepemimpinan dengan tradisi keulamaan yang menjadi karakter NU sejak organisasi tersebut didirikan.
Kiai Marzuki menjelaskan bahwa karisma ulama tidak lahir dari popularitas atau kemampuan membangun citra. Karisma memiliki akar yang lebih dalam, seperti keilmuan, sanad, zuhud, kedekatan dengan umat, dan pengabdian kepada pesantren. 
“NU dulu didirikan oleh ulama-ulama yang memiliki kharisma. Karisma di sini harus didefinisikan bukan sebagai selebritas atau popularitas, melainkan soal keilmuan, sanad, bahkan zuhud, kedekatan dengan umat, serta khidmah yang luar biasa terhadap pesantren,” tutur Kiai Marzuki saat menjadi narasumber dalam program Jurnal9 Siang di TV9 Nusantara, Selasa, 11 Agustus 2026.
Baca: Rektor ISIF Cirebon: Jangan Rusak Muktamar NU dengan Elektoral Transaksional
Menurut Kiai Marzuki, karakter tersebut penting dipertahankan ketika NU menghadapi perubahan pola kepemimpinan. Saat ini terdapat pergulatan antara kepemimpinan karismatik dengan kepemimpinan administratif yang lebih menitikberatkan aspek organisasi dan administrasi.
Kiai Marzuki mengingatkan agar kepemimpinan administratif tidak menghilangkan supremasi ulama sebagai salah satu ciri khas NU. Demokrasi tetap memiliki tempat dalam proses organisasi, tetapi prinsip musyawarah tidak boleh membuat NU kehilangan akar tradisi keulamaannya.
Dalam pandangan Kiai Marzuki, ambisi terhadap jabatan juga perlu diwaspadai. Kepemimpinan yang diperoleh melalui dorongan ambisi pribadi berisiko menjauh dari makna amanah yang seharusnya melekat pada jabatan tersebut.
“Kepemimpinan di NU seharusnya tidak diperebutkan, sebagaimana hadis ‘la tas’al al-imarah’, kepemimpinan tidak boleh diminta,” kata Kiai Marzuki.
Baca: Kriteria Bacalon Ketum PBNU menurut Ning Inaya Wahid
Kiai Marzuki menyebut Nabi Muhammad Saw tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau menunjukkan ambisi terhadap jabatan tersebut. Prinsip tersebut, menurut Kiai Marzuki, relevan untuk membaca persoalan kepemimpinan NU menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang.
Kiai Marzuki tidak menolak keberadaan mekanisme demokratis dalam organisasi. Musyawarah tetap diperlukan untuk menentukan arah NU. Persoalannya terletak pada dasar penilaian terhadap calon pemimpin agar tidak berhenti pada kemampuan elektoral atau popularitas.
Karena itu, kepemimpinan NU perlu mempertimbangkan kualitas keilmuan, moral, kedekatan dengan masyarakat, pengabdian kepada pesantren, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Pemimpin juga dituntut mampu menjaga NU agar tetap memiliki jarak kritis terhadap kekuasaan.
“Kepemimpinan dalam NU adalah amanah, dan amanah hanya bisa diperoleh jika diberikan oleh pemberi amanah, bukan direbut,” ujar Kiai Marzuki.
