Ikhbar.com: Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) bekerja sama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar diskusi publik dan pembacaan “Maklumat Politik Ulama Perempuan” pada Senin, 20 November 2023. Kegiatan yang dihelat di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengangkat tema “Pemilu Bersih dan Bermartabat untuk Peradaban Berkeadilan.”
Agenda tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti lebih dari 250 peserta.
Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Ny. Hj Badriyah Fayumi mengatakan, acara itu digelar dalam rangka mengajak berbagai elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam mengawal demokrasi dan pemilu agar berjalan dengan baik dan berada pada norma yang berlaku. 
“KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal pemilu berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf (baik) agar demokrasi dan pemilu menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elite politik serta para pengemban amanah kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujarnya, saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
Baca: Gusdurian Ajak Pemuda Lintas Iman Jadi ‘Pemadam Kebakaran Digital’ Pemilu 2024
Lebih lanjut, Nyai Badriyah menyinggung kondisi masyarakat saat ini dihadapkan dengan ketidakadilan menjelang Pemilu 2024. Misalnya, terkait hukum dan aparatur negara yang terindikasi dijadikan sebagai alat pelanggengan kekuasaan. Oleh karenanya, ulama perempuan perlu bersinergi dengan setiap lini masyarakat untuk mengawal demokrasi Indonesia.
“Ulama sebagai representasi kalangan agama di ranah kultural, para aktor politik serta pengemban amanah kekuasaan sebagai bagian dari negara yang berada di ranah struktural, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi saling menafikan satu sama lain,” tutur pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis Bekasi, Jawa Barat itu.
Menurut hematnya, aspirasi KUPI ini perlu disuarakan lantaran adanya titik pertalian antara antara visi keislaman dan kebangsaan dalam pemenuhan keadilan.
“Tidak lain karena visi keislaman KUPI berkelindan dengan visi kebangsaan, kemanusiaan, serta kesemestaan bagi terwujudnya cita-cita peradaban berkeadilan,” ungkapnya.
Nyai Badriyah juga mengingatkan publik dengan mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali ihwal hubungan agama dan kekuasan negara.
Baca: Doa Terhindar dari Ujaran Kebencian di Tahun Politik
“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan pemegang amanah kekuasaan adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan,” pungkasnya.
Kegiatan dibuka dengan diskusi publik yang diisi Ny. Hj Alissa Wahid (Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian), Dzuriyatun Toyibah (Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah), Alimatul Qibtiyah (Komnas Perempuan), dan Gun Gun Heryanto (Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
