Ikhbar.com: Lebih dari 250 tokoh yang tergabung dalam Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) secara serempak membacakan “Maklumat Politik Ulama Perempuan” dalam rangka merespons perkembangan politik di Tanah Air. Kegiatan yang digelar secara hybrid itu digelar di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Dalam sambutannya, Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Ny. Hj Badriyah Fayumi mengatakan, agenda ini digelar dalam rangka mengajak berbagai elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam mengawal demokrasi dan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik dan berada pada norma yang berlaku.
“KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal pemilu berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf (baik) agar demokrasi dan pemilu menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elite politik serta para pengemban amanah kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujarnya.
Baca: Ratusan Ulama Perempuan Ajak Publik Kawal Pemilu 2024
Berikut adalah lima butir seruan Jaringan Ulama Perempuan Indonesia dalam kegiatan bertema “Pemilu Bersih dan Bermartabat untuk Peradaban Berkeadilan” tersebut:
- Bahwa cita-cita luhur berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah mewujudkan Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, kekuasaan yang dipercayakan kepada para penyelenggara negara adalah semata untuk mencapai cita-cita tersebut dan bukan untuk digunakan secara sewenang-wenang sehingga mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, melukai rasa keadilan bangsa, dan merendahkan prinsip kedaulatan rakyat.
- Bahwa sistem demokrasi di Indonesia mensyaratkan pemilihan presiden dan anggota legislatif sebagai wasilah (sarana) menuju pencapaian cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, normanorma dan proses-prosesnya harus makruf, dalam arti sesuai peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi akal sehat, dan memberi ketenangan batin rakyat. Segala upaya pelemahan demokrasi, manipulasi hukum, praktik money politic, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik tidak bisa
dibenarkan. - Bahwa perempuan sebagai warga negara yang mencakup separuh penduduk Indonesia merupakan subjek penuh dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Perempuan selalu hadir pada saat-saat genting untuk ikut menjaga dan merawat tanah air, warga dan anak bangsa. Oleh karena itu, perspektif, kepentingan, kemaslahatan, dan keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, agar bermartabat dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan peradaban yang berkeadilan.
- Bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pilar penyangga bangsa yang tak henti memperjuangkan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara dan yang tanpa lelah membela mereka yang tersingkir, terpuruk dan terluka dalam perjalanan bersama yang penuh liku-liku. Oleh karena itu, daya kerja dan ruang gerak masyarakat sipil perlu terus dikuatkan, dipertahankan dan dirawat sebagai bagian dari kekuatan warga bangsa, guna memastikan berlangsungnya proses berdemokrasi yang sejati.
- Bahwa ulama perempuan Indonesia telah berperan penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara, dan terus berperan aktif dalam merawat NKRI, menjaga kedaulatan rakyat, memajukan perdamaian dan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, atas dasar keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah, ulama perempuan Indonesia bertekad mengambil peran kepemimpinan untuk ikut mengawal proses berdemokrasi yang sejati sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil untuk mencapai cita-cita luhur berbangsa dan bernegara melalui pemilu bersih, jujur, aman dan beritegritas demi terwujudnya peradaban yang berkeadilan.
Baca: Doa Terhindar dari Ujaran Kebencian di Tahun Politik
Sebelum pembacaan maklumat, acara juga diisi sebuah diskusi publik dengan narasumber Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Ny. Hj Alissa Wahid, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dzuriyatun Toyibah, Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah, dan Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto.
