Ikhbar.com: Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menekankan pentingnya membangun sistem pangan nasional yang terintegrasi untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Sistem tersebut perlu mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi dan penyediaan sarana produksi hingga pengolahan, pemasaran, dan konsumsi, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha serta kelestarian lingkungan.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI tersebut, peningkatan produksi pangan perlu diiringi penguatan subsistem lain agar Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup, bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun sistem pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran dan konsumsi, agar mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin dalam Festival Jejak Pangan Lestari dan Talkshow Kedaulatan Pangan Tokoh Lintas Iman 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin: Menjaga Petani Kunci Amankan Pangan Negeri
Prof. Rokhmin menjelaskan, pembangunan sistem pangan nasional setidaknya mencakup lima subsistem utama, yaitu produksi pangan, ekosistem alam sebagai sumber daya produksi, penyediaan sarana produksi, penanganan pascapanen dan industri pengolahan, serta pemasaran dan konsumen.
Kelima subsistem tersebut perlu dikembangkan secara terpadu. Produksi pertanian dan perikanan, misalnya, bergantung pada kondisi lahan dan perairan yang terjaga, ketersediaan benih, pakan, pupuk, alat pertanian, serta sarana penangkapan ikan yang memadai. Hasil produksi juga memerlukan penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang mampu meningkatkan nilai tambah.
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu, keterhubungan antarsubsistem penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu tersebut diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan sebagai pelaku utama penyediaan pangan nasional.
Selain memperkuat produksi dan distribusi, Prof. Rokhmin mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan gandum.
“Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat yang dapat dikembangkan sebagai alternatif, antara lain sagu, sorgum, umbi-umbian, porang, jagung, dan pisang,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin di TVRI: Percuma Swasembada jika Petani dan Nelayan belum Sejahtera!
Pengembangan pangan lokal dapat memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan sehat. Upaya ini perlu disertai penguatan pengolahan dan pemasaran agar komoditas pangan lokal memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin juga menyoroti revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perubahan regulasi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, serta menjamin kesejahteraan pelaku usaha pangan.
Komisi IV DPR RI menargetkan revisi undang-undang tersebut rampung pada Desember 2026. Prof. Rokhmin berharap penguatan regulasi dan pembangunan sistem pangan yang terintegrasi dapat menjadi landasan bagi penyediaan pangan yang produktif, berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Pangan bukan hanya beras (karbohidrat) tetapi juga protein nabati, protein hewani, lemak, mineral, dan vitamin,” tegas Prof. Rokhmin.
