Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan keberpihakan kepada petani, nelayan, dan peternak. Menurutnya, tingginya produksi pangan belum menjamin hasil pembangunan yang optimal apabila para pelaku utama sektor tersebut masih menghadapi persoalan pendapatan, keterbatasan sarana produksi, dan lemahnya dukungan pembiayaan.
Pakar kelautan dan perikanan yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu menilai kebijakan pangan perlu mengaitkan peningkatan produksi dengan penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi para produsen.
“Saya ingin mengapresiasi Presiden Prabowo yang menempatkan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan,” ujar Prof. Rokhmin, saat menjadi pembicara dalam program Jendela Negeri, dengan tema “Menjaga Petani, Mengamankan Pangan Negeri”, di TVRI, Jumat, 9 Oktober 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin di TVRI: Percuma Swasembada jika Petani dan Nelayan belum Sejahtera!
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University itu menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, kesehatan, dan kecerdasan manusia. Karena itu, kebijakan pangan perlu menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus memastikan masyarakat mampu memperolehnya dan mengonsumsinya dengan aman.
Menurut Prof. Rokhmin, penguatan sistem pangan juga harus memperhatikan kondisi para produsen. Petani membutuhkan pupuk dan infrastruktur pertanian yang memadai, sedangkan nelayan memerlukan bahan bakar serta sarana penangkapan ikan untuk mendukung kegiatan melaut.
Ia menyoroti ketersediaan sarana produksi yang belum selalu sesuai dengan jadwal usaha. Ketika musim tanam tiba, misalnya, pupuk justru dapat tersedia pada bulan berikutnya. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kegiatan produksi dan menghambat petani menjalankan usaha secara efisien.
“Jangan sampai nelayan kesulitan mencari bahan bakar minyak dan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Sekarang, masyarakat masih sulit memperoleh sarana produksi tersebut tepat waktu. Ketika musim tanam tiba, pupuk justru baru tersedia pada bulan berikutnya,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin: Pencapaian Swasembada tak Berarti Penuhi Predikat Kedaulatan Pangan
Selain persoalan sarana produksi, Prof. Rokhmin menyoroti terbatasnya akses pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan alokasi kredit perbankan tahun sebelumnya yang dirujuknya, sektor perikanan hanya memperoleh 0,3 persen, sedangkan pertanian mendapatkan sekitar 8 persen. Menurutnya, besarnya potensi sumber daya alam perlu diimbangi dukungan pendanaan dan pengelolaan yang memadai agar menghasilkan kinerja optimal.
“Jadi, meskipun potensinya besar, kalau dukungan dananya kecil, hasilnya juga akan kecil,” ujar Prof. Rokhmin.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan pascapanen dan pemasaran. Panen yang berlangsung serentak dapat menyebabkan harga hasil pertanian jatuh dan menekan pendapatan petani. Karena itu, penyediaan gudang dan fasilitas pendukung diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan hasil produksi.
Tantangan struktural lainnya meliputi kondisi infrastruktur irigasi dan skala usaha tani. Prof. Rokhmin mencontohkan kerusakan jaringan irigasi persawahan di Cirebon dan Indramayu. Ia juga merujuk penelitian IPB University dan Bank Dunia yang menyebut luas lahan garapan minimal 2,5 hektare diperlukan agar petani sawah dapat hidup sejahtera. Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkannya, rata-rata luas lahan garapan petani sawah di Jawa selama 20 tahun terakhir hanya sekitar 0,4 hektare.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pangan memerlukan kebijakan yang menyentuh akar masalah, bukan hanya mengejar peningkatan produksi dalam jangka pendek. Perbaikan sarana produksi, akses pembiayaan, infrastruktur, pengolahan hasil, dan pemasaran perlu dilakukan secara terpadu.
“Aspek kesejahteraan juga harus menjadi indikator kinerja utama pemerintah, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas Prof. Rokhmin.
