Ikhbar.com: Setelah ditunjuk pada 26 hari lalu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam akhirnya berhasil membentuk kabinet baru. Pengumuman pembentukan kabinet disampaikan langsung dari Istana oleh Presiden Joseph Aoun. Kabinet ini terdiri dari 24 menteri yang terbagi rata antara kelompok Kristen dan Muslim, yang mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan Lebanon.
Pembentukan kabinet ini mengikuti pengunduran diri pemerintahan Najib Mikati. Dewan Menteri yang baru dijadwalkan akan menggelar rapat pertama mereka di Istana Kepresidenan pada hari Selasa mendatang. Dalam pidato setelah pengumuman pembentukan kabinet, Salam mengungkapkan harapannya agar pemerintahannya dapat membawa Lebanon menuju reformasi yang mendalam.
“Pemerintah ini akan menjadi pemerintah reformasi dan penyelamatan, karena reformasi adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan Lebanon,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Arab News, Ahad, 9 Februari 2025. 
Baca: Israel Bakar Desa-desa di Lebanon Pakai Bom Fosfor
Salam juga menyampaikan bahwa meskipun kabinet yang terbentuk terdiri dari menteri-menteri yang beragam, perbedaan tersebut tidak akan menghambat kerja pemerintahan.
“Tidak ada pembentukan pemerintahan yang dapat memuaskan semua pihak, tetapi kami akan bekerja bersama secara kompak untuk membangun negara yang baru dan mengutamakan negara hukum serta lembaga yang kuat,” katanya.
Pemerintahan baru ini diharapkan dapat bekerja sama dengan parlemen untuk melanjutkan implementasi Perjanjian Taif yang telah lama tertunda, serta memulai langkah-langkah reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh Lebanon.
“Pemerintah ini akan menjadi tempat untuk kerja sama konstruktif, bukan tempat bagi perselisihan,” tegas Salam.
Kabinet baru ini, meskipun tidak melibatkan anggota dari Gerakan Patriotik Bebas (FPM), justru diisi oleh perwakilan yang lebih dekat dengan Partai Kekuatan Lebanon (LF). Salah satu anggota kabinet yang mencuri perhatian adalah Fadi Makki, yang ditunjuk sebagai Menteri Pengembangan Administratif. Makki dikenal sebagai pelopor penerapan ekonomi perilaku dalam kebijakan publik di Timur Tengah dan pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Rafic Hariri pada tahun 2002.
Meskipun ada tekanan dari Hizbullah dan Amal Movement untuk membentuk pemerintah yang serupa dengan pemerintahan sebelumnya, baik Perdana Menteri Salam maupun Presiden Aoun tetap teguh pada prinsip reformasi yang mereka usung. Pembentukan kabinet ini merupakan langkah yang cukup berani, mengingat Hizbullah sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan Lebanon. Sebagai gantinya, kabinet baru ini didominasi oleh teknokrat yang dianggap lebih netral dan tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu.
Salah satu poin penting dalam kabinet baru ini adalah penunjukan kementerian yang khusus menangani artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan, yang menjadi pertama kalinya dalam sejarah Lebanon. Pemerintahan ini juga terdiri dari lima perempuan, yang menunjukkan komitmen untuk memasukkan lebih banyak perwakilan dari berbagai kalangan.
Salam juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan Lebanon, termasuk melanjutkan implementasi Resolusi 1701 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, yang mengatur tentang penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel.
“Kami harus memastikan bahwa Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah yang didudukinya tanpa penundaan, sesuai dengan ketentuan internasional,” kata Salam dalam pertemuannya dengan Morgan Ortagus, Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah.
Baca: 3 Jurnalis Dibunuh Israel di Lebanon
Kabinet yang baru terbentuk ini juga mendapat perhatian internasional, terutama dari AS. Dalam kunjungannya ke Lebanon, Ortagus menyatakan bahwa AS mendukung pemerintah Lebanon yang baru dan berharap Hizbullah tidak terlibat dalam struktur kabinet. Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah harus tetap terdemiliterisasi dan dikalahkan secara militer.
Selain isu politik, Lebanon juga tengah menghadapi situasi keamanan yang semakin memburuk. Bentrokan sengit terus terjadi di perbatasan timur laut Lebanon, terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan Suriah. Serangan rudal dan drone dari wilayah Suriah terus mengguncang kawasan tersebut, sementara pasukan Israel juga terus menghancurkan rumah-rumah warga di sepanjang perbatasan selatan Lebanon.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Perdana Menteri Salam dan Presiden Aoun telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi dengan Suriah untuk mengendalikan situasi di perbatasan. Pembicaraan dengan Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa telah dilaksanakan untuk menghindari jatuhnya korban sipil lebih lanjut.
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, pemerintahan baru Lebanon yang dipimpin oleh Nawaf Salam tetap bertekad untuk membawa perubahan. Kabinet ini, dengan susunan yang lebih seimbang dan berfokus pada reformasi, diharapkan dapat membawa Lebanon keluar dari krisis yang telah berlangsung lama dan mengembalikan harapan bagi masa depan negara tersebut.
