Ikhbar.com: Pemerintah berencana khususnya terkait narasi penjajahan Belanda selama 350 tahun yang selama ini dikenal luas masyarakat.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya tepat dan perlu dikoreksi dalam penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini tengah disusun.
Menurutnya, tidak benar jika disebut Indonesia dijajah Belanda selama tiga setengah abad. Ia menekankan bahwa sepanjang periode tersebut, banyak wilayah di Nusantara justru melakukan perlawanan sengit terhadap kolonialisme Belanda. 
“Kalau dibilang 350 tahun dijajah, itu harus diluruskan. Faktanya, rakyat kita terus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu bukan masa dijajah, tapi masa berjuang,” ujar Fadli dalam sebuah acara di Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Mei 2025 malam WIB.
Baca: Fitri Adalah Bebas dari Penjajahan Modern
Ia mencontohkan perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Beberapa perlawanan bahkan berlangsung ratusan tahun lamanya.
“Harusnya bukan sejarah dijajahnya yang ditonjolkan, tapi semangat perlawanan dan keberanian rakyat Indonesia dari masa ke masa. Itu yang penting,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali kesadaran sejarah bangsa. Fadli Zon menyoroti masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan sejarah, padahal memahami sejarah sangat penting untuk membentuk karakter dan jati diri nasional.
Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Soekarno tentang pentingnya tidak melupakan sejarah atau dikenal dengan istilah “Jas Merah” atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah.
“Sejarah itu pondasi identitas kita. Kalau kita ingin memahami kondisi bangsa hari ini, lihatlah ke masa lalu,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya pengajaran sejarah sejak masa prasejarah hingga era modern. Ia mempertanyakan mengapa ada pihak yang merasa risih atau khawatir jika sejarah bangsa dibahas dan dikaji ulang secara terbuka.
Penulisan ulang sejarah nasional ini ditargetkan rampung sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2025 mendatang.
