Ikhbar.com: Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk memperkuat kualitas pendidikan keagamaan, khususnya madrasah, agar setara dengan sekolah umum.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang digelar secara daring pada Sabtu, 4 April 2026. Tambahan anggaran ini diarahkan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” tegas Menag. 
Rincian anggaran tersebut mencakup sejumlah program prioritas, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi senilai Rp22,9 miliar.
Menurut Menag, kehadiran negara harus dirasakan merata oleh seluruh lembaga pendidikan tanpa membedakan jenis sekolah.
Baca: 42 Ribu Pesantren bakal Dilatih Digitalisasi Keuangan dari OJK-Kemenag
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Fokus penggunaan anggaran juga diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana yang masih membutuhkan perhatian serius. Program revitalisasi ditargetkan menjangkau 7.131 lembaga pendidikan, meliputi 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Kondisi infrastruktur madrasah menjadi perhatian utama karena masih banyak bangunan yang memerlukan perbaikan. Menag menilai kualitas sarana pendidikan mencerminkan komitmen negara dalam mendukung pendidikan keagamaan.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Saat ini, cakupan program tersebut di madrasah dan pondok pesantren baru berada di kisaran 10–12%, sementara sekolah umum diperkirakan segera mencapai 80%.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.
Ia menambahkan bahwa lingkungan pondok pesantren dinilai siap untuk menjalankan program tersebut.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkasnya.
