Ikhbar.com: Pertemuan antara DPR RI dan delegasi parlemen Inggris di Senayan, Jakarta, tidak hanya membahas skema pembiayaan taman nasional, tetapi juga menegaskan cara pandang terhadap konservasi di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam forum tersebut, isu keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan menjadi fokus utama.
Diskusi berlangsung dalam format Parliamentary Hearing yang mempertemukan anggota parlemen dari kedua negara. Pembahasan berfokus pada penguatan kerja sama melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha, serta strategi menghadapi perubahan iklim dengan pendekatan konservasi yang lebih adaptif.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menilai pendekatan konservasi di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara maju. Ia menegaskan, konservasi harus tetap memberi ruang bagi pemanfaatan sumber daya secara bijak. 
“Konservasi bagi negara berkembang seperti Indonesia harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026.
Pandangan tersebut menjadi penting di tengah tantangan pembangunan yang terus meningkat. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam, dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap tumbuh secara ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Prof. Rokhmin, pemahaman konservasi yang keliru berpotensi menghambat pembangunan. Ia mengingatkan, konservasi tidak identik dengan pelarangan total terhadap aktivitas manusia di suatu kawasan.
Lebih jauh, ia menjelaskan konservasi harus diposisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang cerdas. Pendekatan ini memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Dalam konteks kerja sama internasional, perspektif ini penting disampaikan kepada mitra global. Dukungan negara maju, baik dalam bentuk investasi maupun teknologi, diharapkan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
Forum ini juga membuka ruang diskusi terkait model pembiayaan yang lebih fleksibel. Skema PPP dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan kawasan konservasi serta mendorong keterlibatan sektor swasta.
Baca: Prof. Rokhmin: Karbon Biru Bisa Jadi Penghemat Fiskal Negara
Selain itu, pembahasan mengenai climate avoidance (pencegahan perubahan iklim) menyoroti pentingnya ekosistem gambut dan pesisir sebagai benteng alami terhadap perubahan iklim. Upaya konservasi di sektor ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon.
DPR RI dalam forum tersebut menegaskan diplomasi parlemen perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global. Kolaborasi yang dibangun diharapkan menghasilkan kebijakan yang efektif secara lingkungan dan tetap realistis secara ekonomi.
Di akhir paparannya, Prof. Rokhmin kembali menegaskan bahwa konservasi harus dipahami secara utuh.
“Konservasi tidak semata-mata dimaknai sebagai kawasan tertutup tanpa pemanfaatan, melainkan sebagai pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara bijak untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia secara berkelanjutan,” katanya.
