Ikhbar.com: Isu blue carbon (karbon biru) menjadi sorotan dalam pertemuan DPR RI dengan delegasi parlemen Inggris di Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara dengan potensi besar dalam penyerapan karbon berbasis ekosistem laut.
Pertemuan yang dikemas dalam Parliamentary Hearing itu mempertemukan anggota DPR RI dengan delegasi United Kingdom All-Party Parliamentary Group (APPG) on International Conservation. Agenda utama mencakup pembiayaan taman nasional serta strategi menghadapi perubahan iklim.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menyoroti peluang besar Indonesia dalam pengembangan blue carbon. Ia menilai posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi keunggulan strategis dalam upaya penyerapan karbon global. 
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki kapasitas besar dalam penyerapan karbon,” kata Prof. Rokhmin, Kamis, 2 April 2026.
Ia menjelaskan salah satu kekuatan utama Indonesia terletak pada ekosistem mangrove. Kemampuan mangrove dalam menyerap karbon dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan sehingga memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Paparan tersebut mendapat perhatian delegasi Inggris, mengingat isu perubahan iklim menjadi agenda global yang membutuhkan kolaborasi lintas negara. Dalam konteks ini, Indonesia menawarkan pendekatan berbasis ekosistem sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Selain menyoroti potensi, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya langkah konkret dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Salah satu strategi yang diusulkan adalah rehabilitasi mangrove, termasuk di kawasan tambak yang tidak lagi produktif.
Langkah ini dinilai berdampak pada peningkatan kapasitas penyerapan karbon sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, pendekatan konservasi tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Dalam diskusi yang berkembang, aspek pembiayaan kembali menjadi perhatian. Skema skema Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dinilai dapat mendukung program rehabilitasi dan konservasi, terutama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah.
DPR RI memandang kerja sama internasional perlu diarahkan pada penguatan kapasitas nasional, termasuk dalam pengembangan teknologi dan pendanaan. Dukungan negara maju diharapkan dapat mempercepat implementasi program strategis di sektor lingkungan.
Baca: Prof. Rokhmin: Konservasi Bukan Kawasan Tertutup, tapi Keseimbangan
Melalui forum ini, kedua pihak sepakat bahwa konservasi tidak dapat dilepaskan dari kerja sama global. Indonesia, dengan potensi blue carbon, dipandang memiliki peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dunia.
Menutup pemaparannya, Prof. Rokhmin menegaskan pentingnya optimalisasi ekosistem mangrove sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim.
“Karena itu, rehabilitasi mangrove, termasuk di kawasan tambak terlantar, menjadi salah satu langkah strategis yang dapat memperkuat kontribusi Indonesia terhadap penyerapan karbon global,” ujarnya.
