Ikhbar.com: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan sistem satu data kesehatan untuk memantau kondisi jemaah haji secara real-time sepanjang musim haji 1446 H/2025 M.
Sistem ini menjadi tulang punggung layanan medis, memungkinkan intervensi cepat dan tepat di tengah padatnya ibadah dan cuaca ekstrem di Arab Saudi.
Baca: Jangan Panik! Ini Cara Mengatasi Barang Hilang saat Haji 
“Dengan satu data kesehatan, kami bisa memantau kondisi jemaah secara real-time, sejak dari embarkasi hingga di Arab Saudi,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip pada Rabu, 14 Mei 2025.
Sistem ini mencakup rekam medis, riwayat komorbid (penyakit penyerta), hasil pemeriksaan, hingga tindakan medis yang diberikan.
Semua data terhubung antartim medis dari kloter hingga Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sehingga keputusan dapat diambil cepat dan berbasis informasi akurat.
“Melalui data ini, kami bisa menentukan siapa yang butuh pemantauan ketat, siapa yang harus dibatasi aktivitasnya, bahkan siapa yang harus segera dirujuk,” tambahnya.
Selain untuk pengawasan, sistem ini juga mendukung edukasi kesehatan yang lebih terarah, terutama bagi jemaah lansia dan penderita penyakit penyerta.
Menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Liliek mengimbau jemaah menjaga kebugaran, cukup istirahat, dan mematuhi instruksi tim medis. Ia menegaskan seluruh petugas medis siaga 24 jam dengan akses penuh ke data risiko masing-masing jemaah.
Baca: Layanan Haji Diserahkan ke Perusahaan Lokal Saudi, Kemenag: Agar Kebutuhan Jemaah Terpenuhi
Demi mencegah penyakit menular, Kemenkes juga memastikan vaksinasi lengkap bagi seluruh jemaah reguler.
“Sebanyak 203.410 dosis vaksin polio dan 211.751 vaksin meningitis telah disiapkan,” katanya.
Vaksin polio tetap wajib sesuai ketentuan otoritas kesehatan Arab Saudi.
Liliek menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa, sistem ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi jemaah.
“Satu data bukan sekadar sistem. Ini adalah ikhtiar negara untuk menjaga keselamatan setiap jemaah,” tutupnya.
