Ikhbar.com: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline alias saluran pengaduan masyarakat bertajuk Bongkar Mafia Haji dan Umrah dalam peringatan satu tahun berdirinya kementerian tersebut. Peluncuran layanan itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Khidmat Kemenhaj.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Ustaz Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, Hari Khidmat diperingati setiap 8 September. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah sekaligus menjadi penanda resmi berdirinya Kemenhaj.
“Pertama, saya mulai dari kita memahami khidmat, hari khidmat hari ini. Yang sebenarnya hari khidmat ditetapkan Pak Menteri Haji dan Umrah pada tanggal 8 September karena pada tanggal 8 September itulah kemudian Kementerian Haji dan Umrah itu resmi hadir, seiring dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah,” kata Ustaz Dahnil. 
Kemenhaj menjadikan peringatan Hari Khidmat sebagai momentum untuk membuka kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat. Layanan tersebut ditujukan untuk menerima laporan terkait persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Ustaz Dahnil mengatakan, keberadaan hotline tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenhaj memperbaiki pelayanan kepada jemaah sekaligus menangani berbagai persoalan yang merugikan masyarakat.
Baca: Kemenhaj Ingatkan Calon Jemaah Waspadai Paket Umrah Murah
“Pada hari ini, pada hari khidmat, kita ingin mengingat itu kembali, dan salah satu upaya keberadaan Kementerian Haji itu adalah bagi pelayanan haji yang lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, laporan mengenai dugaan penipuan yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umrah masih terus diterima. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang dihadapi Kemenhaj dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Nah hari ini, setiap hari Dirjen Bina Haji dan Umrah, Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah, tim yaitu termasuk saya, Pak Menteri, itu dapat ribuan laporan penipuan umrah, penipuan haji. Dan setiap hari kita berkutat dengan masalah-masalah itu,” ungkap dia.
Ia juga menyebut persoalan lain dalam penyelenggaraan haji, termasuk dugaan keberadaan kartel haji yang menurutnya berkaitan dengan praktik mafia haji dan umrah.
“Belum lagi masalah penyelenggaraan hajinya yang memang sejak awal kita ingatkan bahwasanya ada kartel haji yang isinya tentu adalah mafia-mafia haji dan umrah,” lanjutnya.
Kemenhaj membuka hotline tersebut agar masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ketika menemukan persoalan dalam perjalanan atau penyelenggaraan haji dan umrah. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh tim Kemenhaj di tingkat pusat maupun daerah.
Ustaz Dahnil mengatakan, keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan berbagai laporan yang masuk. Karena itu, Kemenhaj membuka akses pengaduan melalui layanan tersebut.
“Untuk mengakselerasi masalah-masalah itu, kita membuka diri kepada publik supaya publik bisa melakukan pengaduan sesegera mungkin dan supaya bisa ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten kota,” tegasnya.
Masyarakat atau jemaah yang menemukan indikasi persoalan dalam proses perjalanan haji dan umrah dapat menyampaikan laporan melalui nomor 0811-8885-888.
Ustaz Dahnil menyebut, pembukaan hotline juga menjadi bentuk keterbukaan Kemenhaj dalam menerima laporan dari masyarakat. Layanan tersebut sekaligus dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembenahan dan pembersihan di berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan haji.
“Hotline ini menjadi simbolisasi pesan kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya sesuai amanah, perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih di semua sektor termasuk sektor perhajian, maka kita membuka hotline ini,” katanya.
Ia menyampaikan, peningkatan jumlah laporan perlu diikuti dengan percepatan kerja tim yang menangani pengaduan. Kemenhaj, kata Dahnil, perlu memastikan laporan masyarakat dapat ditangani melalui jajaran direktorat jenderal yang memiliki kewenangan terkait.
“Pengaduan pasti akan jauh lebih banyak, nah dipastikan kerja-kerja tim, kedirjenan yang mengendalikan masalah ini, itu juga harus akseleratif,” pungkas dia.
