Ikhbar.com: Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat Uni Emirat Arab (UEA), Omar Habtoor Al Darei, di Dubai. Pertemuan ini difokuskan pada pengembangan potensi zakat dan wakaf, yang memiliki potensi besar di Indonesia.
Menag mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun yang terhimpun baru sekitar Rp33 triliun. Selain itu, potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun, dengan potensi wakaf uang sebesar Rp180 triliun.
Baca: Kemenag Dorong Data Tunggal Zakat dan Wakaf
“Besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia menjadi concern kami untuk melakukan pengembangan bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini didiskusikan bersama Otoritas Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat UEA,” ujarnya, dikutip dari Kemenag, pada Jumat, 27 September 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Menag menanggapi berbagai terobosan yang telah dilakukan UEA dalam pengembangan zakat dan wakaf, termasuk program-program yang telah dikerjasamakan dengan Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia, seperti pengiriman imam masjid dan pelatihan pendakwah.
Sejak 2019, Indonesia telah mengirimkan 140 imam masjid ke UEA, yang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat.
Selain itu, Indonesia juga mengirim dai untuk mengikuti daurah keagamaan di UEA, dengan dua angkatan dan 40 peserta sepanjang tahun 2024.
“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penceramah di UEA, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para imam untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan banyak ulama di UEA,” ujar menag.
Baca: Kemenag Usul Sediakan Beasiswa Khusus Mahasiswa Studi Zakat
Menag juga membahas proyek masjid MBZ Solo, yang telah aktif sejak 2023, dan rencana pengembangan platform digital untuk memperkuat jaringan masjid.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan UEA dianggap penting dalam menciptakan dunia yang damai dan saling menghormati.
Dalam konteks moderasi beragama, Indonesia dan UEA berkomitmen untuk mempromosikan nilai toleransi, dan hidup berdampingan secara damai.
Menag Yaqut menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran, mengingat tantangan global yang semakin kompleks.
Terkait ketidakhadiran Menag dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, juru bicara Kemenag, Sunanto, menjelaskan bahwa Menag sedang menjalankan tugas negara, dan telah menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring.
“Ini memungkinkan dalam era kemajuan teknologi saat ini,” ungkapnya.
