Ikhbar.com: Pemerintah India melarang penggunaan alat kecerdasan buatan (AI), termasuk ChatGPT dan DeepSeek, di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kepentingan resmi.
Kebijakan ini diterapkan guna mengantisipasi potensi risiko terhadap kerahasiaan dokumen, serta data pemerintah.
Baca: Terbukti Langgar Privasi, ChatGPT Dituntut Bayar Denda Rp252 Miliar
Sejumlah negara lain, seperti Australia dan Italia, telah mengambil langkah serupa dengan membatasi penggunaan DeepSeek akibat kekhawatiran terhadap keamanan data.
Dalam surat edaran internal tertanggal 29 Januari, Kementerian Keuangan India menegaskan bahwa aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan di komputer dan perangkat kantor berpotensi membahayakan kerahasiaan data negara.
“Diketahui bahwa alat AI dan aplikasi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dll.) di komputer dan perangkat kantor menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan data dan dokumen (pemerintah),” bunyi surat edaran tersebut, dikutip dari Reuters, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Edaran ini menjadi sorotan di media sosial pada Selasa, bertepatan dengan rencana kunjungan Sam Altman, CEO OpenAI, ke India.
Baca: Dianggap Langgar Hak Cipta, Perusahaan AI Digugat India
Sementara itu, OpenAI tengah menghadapi gugatan terkait pelanggaran hak cipta di India. Dalam dokumen pengadilan, perusahaan tersebut menyatakan tidak memiliki server di India, sehingga menilai pengadilan setempat tidak memiliki yurisdiksi atas perkara ini.