Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan meskipun telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas. Ketergantungan pada impor berbagai bahan pangan menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan secara mandiri masih perlu diperkuat.
Pakar kelautan dan perikanan itu mengapresiasi upaya pemerintah, DPR, petani, serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan produksi pangan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian swasembada perlu dinilai secara menyeluruh.
“Tahun lalu, berkat kerja keras pemerintah, DPR, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, kita memang sudah mencapai swasembada pangan. Namun, swasembada itu masih terbatas pada komoditas beras, jagung, gula konsumsi, dan cabai,” ujar Prof. Rokhmin, saat menjadi pembicara dalam program Jendela Negeri, dengan tema “Menjaga Petani, Mengamankan Pangan Negeri”, di TVRI, Jumat, 9 Oktober 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin di TVRI: Percuma Swasembada jika Petani dan Nelayan belum Sejahtera!
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut, Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri untuk sejumlah komoditas penting.
“Sekitar 85 persen kebutuhan kedelai dan 90 persen kebutuhan bawang putih masih dipenuhi melalui impor. Sementara itu, ketergantungan pada impor daging juga mencapai sekitar 80 persen dari total kebutuhan,” katanya.
Prof. Rokhmin juga menyoroti impor gandum yang menurutnya mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Ketergantungan pada bahan pangan yang sulit dibudidayakan secara luas karena kondisi agroekologi Indonesia, menurutnya, perlu direspons dengan mengembangkan sumber pangan alternatif.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu berpandangan bahwa penguatan sistem pangan nasional harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu memperluas ketersediaan pangan yang beragam, memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, menjaga keamanan konsumsi, serta menjamin keberlanjutan pasokan.
Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh bahan pangan yang cukup dan aman. Ketersediaan yang melimpah belum menyelesaikan persoalan apabila sebagian penduduk tidak mampu membeli atau kesulitan mengakses kebutuhan pangan mereka.
Sistem pangan nasional juga harus tangguh menghadapi gangguan iklim dan gejolak harga. Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menyebut produksi pangan pada Juli hingga September turun 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa produksi Januari hingga September mengalami penurunan tahunan sebesar 2 persen. Sementara itu, harga pangan, terutama beras, terus meningkat selama sembilan bulan terakhir. Angka-angka tersebut merupakan data yang dirujuknya dalam perbincangan tersebut.
Untuk menekan ketergantungan pada bahan pangan impor, Prof. Rokhmin mendorong pengembangan komoditas lokal yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Diversifikasi pangan dinilai dapat memperluas pilihan sumber pangan sekaligus membuka peluang pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
“Jangan hanya mengejar swasembada. Kita juga harus secara bertahap mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Prof. Rokhmin.
