Ikhbar.com: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan pondok pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulkifli Hasan menyampaikan rencana tersebut dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII hari kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Juli 2026. Ia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema pelaksanaan MBG dalam dua tahap.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok,” kata Zulkifli Hasan. 
Sosok yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, skema tersebut tengah dimatangkan dan akan dipaparkan kepada Presiden dalam satu hingga dua pekan ke depan. Apabila mendapat persetujuan, kebijakan tersebut akan segera diterapkan.
Zulhas juga menyiapkan pola khusus untuk mempercepat pelaksanaan MBG di pondok pesantren. Pemerintah mengkaji pemanfaatan dapur yang sudah tersedia di lingkungan pesantren dan sekolah sehingga lembaga pendidikan tidak perlu membangun fasilitas baru.
Baca: Dapur MBG Dilarang Tolak Pasokan dari UMKM
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti tidak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan,” ujarnya.
Menurut Zulhas, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia dapat mempercepat pelaksanaan program. Pemerintah akan memusatkan perhatian pada pengawasan agar dapur memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Jangan sampai memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya.
Selain pesantren dan wilayah 3T, pemerintah juga menyiapkan penataan lebih dari 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan karena harus diawali pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.
Zulhas mengatakan pendataan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih sasaran penerima manfaat. Selama ini, terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencari pelajar sehingga terjadi persaingan dalam menentukan sasaran program.
“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran,” jelasnya.
Pemerintah membentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk memastikan jumlah murid dan kebutuhan setiap sekolah tercatat secara akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan distribusi layanan MBG.
“Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” lanjut Zulhas.
Penataan data juga dilakukan untuk memastikan layanan MBG menjangkau sekolah yang benar-benar membutuhkan. Sekolah yang dinilai tidak memerlukan layanan tersebut akan dievaluasi sehingga alokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah lain.
Zulhas memastikan penyesuaian kebijakan tidak boleh merugikan masyarakat yang telah membangun fasilitas pendukung program MBG. Pemerintah tengah menyiapkan formula untuk mengakomodasi masyarakat yang telah mengeluarkan biaya dan melakukan investasi.
“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan skema percepatan MBG untuk sekolah berbasis agama dan wilayah 3T selesai dalam waktu satu bulan. Sementara itu, penataan secara lebih rinci terhadap titik layanan MBG ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.
“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” tandas Zulhas.
