4 Jurus Gus Yahya Pangkas Antrean Haji

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) (kanan) dalam seminar Akbar Haji Tahun 2025 di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, 1 Juni 2025. Foto: Dok. PBNU

Ikhbar.com: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengusulkan empat gagasan strategis untuk mengatasi persoalan antrean haji yang kini mencapai 40 tahun.

Pernyataan itu disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu dalam Seminar Akbar Haji 2025 yang digelar Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, pada Ahad, 1 Juni 2025.

Dalam forum internasional tersebut, ia menyoroti kembali perlunya pembaruan dalam pemahaman dan implementasi konsep istitha’ah alias kemampuan berhaji di era sekarang.

Menurut Gus Yahya, antrean haji di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 2025, jumlah calon jemaah yang terdaftar telah menembus 5,5 juta orang. Akibatnya, waktu tunggu haji bagi sebagian besar jemaah bisa berkisar antara 20 hingga 40 tahun.

Baca: Liga Muslim Apresiasi PBNU atas Peran Kemanusiaan Dunia

“Mereka yang sudah mendaftar dan membayar biaya awal harus menunggu puluhan tahun. Dalam kurun waktu itu, kondisi fisik bisa menurun, bahkan tak sedikit yang wafat sebelum berangkat,” ujar Gus Yahya.

Ia menggarisbawahi bahwa kemampuan membayar setoran awal tidak serta-merta mencerminkan istitha’ah secara syar’i. Oleh sebab itu, menurutnya, pemaknaan istitha’ah perlu dikaji ulang.

4 Gagasan Gus Yahya

Gus Yahya menyampaikan empat usulan utama yang menurutnya bisa menjadi jalan keluar dari problem panjangnya antrean haji di Indonesia:

1. Fatwa Istitha’ah

Ia mengusulkan perlunya fatwa resmi dari para ulama yang memperjelas standar istitha’ah. Misalnya, merujuk pendapat mazhab Syafi’i bahwa kemampuan berhaji dihitung saat keberangkatan, bukan saat pendaftaran. Hal ini penting agar kewajiban haji tidak disalahpahami.

2. Haji cukup sekali

Gus Yahya menegaskan, masyarakat harus terus diingatkan bahwa haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Edukasi ini penting agar tidak terjadi penumpukan antrean akibat jemaah yang mendaftar berulang kali.

3. Reformasi sistem

Pemerintah Indonesia, kata Gus Yahya, perlu mengevaluasi sistem antrean nasional agar lebih adil dan efisien. Ia juga mendorong adanya kemitraan lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menyusun skema pengelolaan kuota secara kolaboratif.

4. Jauh-jauh hari

Ia mengusulkan agar Pemerintah Arab Saudi menyusun dan menyampaikan desain layanan haji sejak dini. Dengan demikian, para calon jemaah dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik dari segi spiritual maupun fisik.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga menegaskan komitmen Nahdlatul Ulama dalam mendukung pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut, NU siap bermitra dengan Pemerintah Arab Saudi dalam mengedukasi umat dan menyukseskan pelaksanaan haji secara berkelanjutan.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.