Ikhbar.com: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Dr. KH A. Muhaimin Iskandar menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan. Pemerintah diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan usaha agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan serta mencapai kemandirian ekonomi.
Sosok yang akrab disapa Gus Imin itu mengatakan, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat miskin. Namun, perlindungan tersebut perlu disertai program yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidup.
“Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Baca: Gus Imin Siap Razia Pesantren Ilegal
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Bersamaan dengan itu, berbagai program pemberdayaan dikembangkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Pada sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian keluarga melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian orang tua siswa.
Sementara itu, ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah menyerap 1,3 juta warga miskin sebagai tenaga kerja. Program tersebut juga membuka peluang usaha bagi 148.500 pelaku usaha baru serta melibatkan 63.100 pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasoknya.
Pada sektor usaha mikro, pemerintah memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau melalui kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian UMKM.
Penguatan permodalan tersebut dilengkapi dengan kebutuhan pengembangan usaha, mulai dari akses bahan baku, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, hingga pemasaran. Dukungan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas usaha dan menjaga kestabilan pendapatan masyarakat.
Di sektor ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM, sekitar 12 juta pelaku usaha disebut mengalami peningkatan kapasitas dan naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.
Pemerintah juga memperluas pemberdayaan ke wilayah perdesaan. Sebanyak 18.849 desa mengalami kemajuan melalui berbagai program yang melibatkan 217 perguruan tinggi sebagai pendamping. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkenalkan metode dan pola kerja baru dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.
Pada sektor kelautan dan pertanian, program kampung nelayan telah menjangkau sekitar 16 ribu nelayan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, sebanyak 10,6 juta petani memperoleh kemudahan akses pupuk untuk mendukung kegiatan produksi.
Ia menegaskan, berbagai program tersebut perlu dijalankan dengan pendekatan yang terarah dan berbasis data. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
“Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru, apa itu? Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi,” jelasnya.
Penguatan koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diarahkan untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah prioritas.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program lebih terarah, saling melengkapi, dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, berbagai intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih tepat.
Meski berbagai program telah berjalan, Muhaimin menyebut masih terdapat jutaan penduduk yang membutuhkan dukungan untuk keluar dari kemiskinan. Ia juga menyoroti kondisi ribuan desa yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian bersama.
“Berbagai pihak harus terus kita ajak dan berkolaborasi karena masih ada 22,93 juta saudara kita yang masih menunggu campur tangan pemerintah dan seluruh pihak. Ada 9.366 desa yang masih tertinggal dan masih jauh dari kemajuan,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan pemberdayaan, Muhaimin mengajak badan usaha milik negara (BUMN), pelaku usaha, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga filantropi, serta berbagai penggerak ekonomi masyarakat untuk memperkuat kolaborasi. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Gus Imin menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup.
“Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti, mari bersama-sama kita jaga, kita wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya di tahun-tahun yang akan datang, agar kita melihat rakyat kita semakin berjaya diri dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang,” ujarnya.
