Ikhbar.com: Transformasi ekonomi biru membutuhkan lebih dari sekadar pemanfaatan sumber daya laut. Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB University, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya penelitian, teknologi, inovasi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor agar potensi kelautan dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.
Gagasan tersebut disampaikan dalam The 6th Maritime Continent Fulcrum International Conference (MaCiFIC) 2026 di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Prof. Rokhmin membawakan materi “Blue Economy: A Gamechanger for Achieving Golden Indonesia 2045 and a Better World. Ekonomi Biru: Pengubah Permainan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Dunia yang Lebih Baik” dalam forum yang mengusung tema “Securing the Maritime Future. Mengamankan Masa Depan Maritim”.
“Prinsip strategisnya, setiap program pembangunan ekonomi biru berskala besar harus memiliki komponen penelitian, teknologi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia,” kata Prof. Rokhmin, Jumat, 2 Oktober 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin Tampil sebagai Pembicara Kunci di Hadapan Pakar Maritim Internasional
Dalam paparannya, teknologi ditempatkan sebagai instrumen untuk mengubah keunggulan komparatif yang bersumber dari kekayaan alam menjadi keunggulan kompetitif berbasis pengetahuan. Sejumlah teknologi yang disebut antara lain Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), teknologi satelit dan penginderaan jauh, bioteknologi dan genomik, otomatisasi dan robotika, digital twins, blockchain, serta traceability.
Teknologi tersebut dapat diterapkan pada berbagai rantai kegiatan ekonomi biru, mulai dari produksi, pemantauan sumber daya, pengolahan, logistik, hingga pelacakan produk. Pengembangan teknologi juga perlu dihubungkan dengan riset dan kebutuhan industri agar inovasi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi.
“Transformasi ekonomi biru membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan industri, universitas dan lembaga riset, masyarakat, serta masyarakat sipil dan media,” ujar Prof. Rokhmin.
Kolaborasi tersebut disebut sebagai Penta Helix. Masing-masing unsur memiliki peran berbeda dalam membangun ekosistem ekonomi biru. Pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola, dunia usaha dengan investasi dan pengembangan pasar, perguruan tinggi serta lembaga riset dengan pengetahuan dan teknologi, sementara masyarakat dan masyarakat sipil berperan dalam penerapan, pengawasan, serta penguatan manfaat pembangunan.
“Tidak ada satu institusi pun yang dapat melaksanakan ekonomi biru seorang diri,” jelas Prof. Rokhmin.
Peran perguruan tinggi juga mendapat perhatian khusus. Menurut materi yang dipaparkan, pendidikan maritim perlu bergerak dari orientasi berbasis sumber daya menuju penguasaan teknologi, kewirausahaan, inovasi, dan keberlanjutan. Universitas diharapkan memiliki hubungan lebih kuat dengan industri, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.
“Universitas tidak seharusnya hanya menerbitkan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai produsen pengetahuan, pengembang teknologi, inkubator inovasi, penasihat kebijakan, dan akselerator kewirausahaan,” tutur Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Baca: Prof. Rokhmin: Masa Depan Pangan Laut Bertumpu pada Produksi yang Lebih Cerdas dan Bertanggung Jawab
Prof. Rokhmin juga menempatkan pembiayaan sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi biru. Investasi publik dinilai perlu diperkuat dengan mekanisme pembiayaan yang mampu mendukung inovasi, infrastruktur, industri, dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Hubungan antara kesehatan ekosistem laut, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari arah pengembangan tersebut. Dalam materi presentasinya, Prof. Rokhmin merumuskan hubungan tersebut secara ringkas.
“Laut yang sehat menghasilkan laut yang produktif, masyarakat yang sejahtera, dan dunia yang berkelanjutan,” pungkas Prof. Rokhmin.
