Ikhbar.com: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren untuk mencegah kekerasan seksual dan berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi.
Dorongan tersebut disampaikan melalui Gerakan Maslahat Keluarga Nahdlatul Ulama (GKMNU) dalam Halaqah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Santri di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Senin, 20 Juli 2026.
Halaqah tersebut diikuti para pengasuh pesantren dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Forum itu membahas pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pesantren yang aman serta meningkatkan pemahaman santri mengenai kesehatan diri. 
Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Ny. Hj. Alissa Qatrunnada Wahid mengatakan, meningkatnya persoalan kekerasan di lingkungan pesantren, termasuk kekerasan seksual, menjadi salah satu alasan penguatan pendidikan kesehatan reproduksi perlu dilakukan.
Baca: PBNU Libatkan Pengasuh Pesantren Susun Modul Kesehatan Reproduksi Santri
“Kita ingin segera mengantisipasi dan mempersiapkan ekosistem pesantren agar pemahaman terkait kesehatan reproduksinya lebih baik sehingga kita bisa menanggulangi persoalan kekerasan seksual yang ada di pesantren,” kata Ny. Alissa.
Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan pemahaman yang dibangun melalui pendidikan. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak remaja agar santri mampu memahami perubahan diri, menjaga kesehatan, dan mengenali berbagai risiko yang dapat terjadi.
Ia juga menyoroti masih adanya pemahaman yang sempit mengenai istilah kesehatan reproduksi. Menurut Alissa, kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan perilaku seksual, tetapi mencakup berbagai persoalan kesehatan yang berdampak pada kehidupan seseorang.
“Selama ini banyak pemahaman yang salah terkait kesehatan reproduksi. Dikira kesehatan reproduksi itu melulu hanya soal perilaku seksual, padahal kesehatan reproduksi juga bicara angka kematian ibu, bayi, dan anak. Kemudian juga berbicara mengenai anemia pada anak-anak muda yang akan memengaruhi proses reproduksinya ketika nanti sudah menikah,” jelasnya.
Pendidikan kesehatan reproduksi, lanjut Alissa, juga berkaitan dengan pencegahan anemia pada remaja, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta persiapan generasi muda menjadi calon orang tua yang sehat.
Karena itu, ia mendorong agar isu kesehatan reproduksi dipahami secara utuh di lingkungan pesantren. Pendidikan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi santri dari kekerasan.
“Kesehatan reproduksi itu tidak seperti stigma yang selama ini ada,” ujarnya.
Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Evi Nilawaty mengatakan, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja memiliki kaitan penting dengan upaya menurunkan angka kematian ibu di Indonesia.
Ia menjelaskan, angka kematian ibu di Indonesia memang mengalami penurunan. Namun, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.
Data Kemenkes mencatat angka kematian ibu turun dari 189 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi target 183 pada 2024. Pemerintah juga menargetkan angka tersebut mencapai 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030 sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia sebanyak 29, Brunei Darussalam 31, Thailand 37, Vietnam 43, Filipina 121, Timor Leste 142, Kamboja 160, dan Laos 185 per 100.000 kelahiran hidup.
“Angka kematian ibu di Indonesia ini terus menurun, namun angka kematian ibu kita masih lebih tinggi dari negara tetangga kita yang notabene ASEAN, yang sudah berkembang bahkan maju,” ujar Evi.
Menurut Evi, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putri menjadi salah satu langkah penting karena mereka merupakan calon ibu. Pengetahuan yang baik sejak masa remaja diharapkan dapat mendukung kesehatan reproduksi pada masa mendatang.
Edukasi tersebut juga perlu diberikan kepada remaja putra. Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dinilai perlu dibangun secara bersama agar remaja laki-laki memiliki pengetahuan dan tanggung jawab yang sama.
“Pendidikan kesehatan reproduksi juga perlu diberikan kepada remaja putra agar memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama,” jelasnya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Sukabumi, Jawa Barat, KH Abdul Barri, menilai pendidikan kesehatan reproduksi perlu diberikan secara berkelanjutan kepada santri, terutama mereka yang mulai memasuki masa pubertas.
“Isu kesehatan reproduksi di pondok pesantren selalu menarik untuk dibahas. Santri usia SMP hingga SMA perlu terus diberikan pemahaman dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi,” ujar Kiai Barri.
Menurutnya, masa pubertas merupakan tahap penting dalam perkembangan remaja. Pada fase tersebut, santri membutuhkan pendampingan agar memahami perubahan fisik dan psikologis serta mampu merawat diri dengan baik.
Ia menyebut, kiai, nyai, dan pembimbing asrama memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada santri.
“Peran ibu nyai, para kiai, dan pembimbing asrama sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada santri. Pendidikan kesehatan reproduksi bukan hanya penting untuk kehidupan mereka saat ini, tetapi juga menjadi bekal ketika kelak berumah tangga dan memiliki keturunan,” katanya.
Ia mengapresiasi pelaksanaan halaqah yang digelar GKMNU. Menurut Kiai Barri, materi dan pemaparan dalam kegiatan tersebut memberikan wawasan yang dapat diteruskan kepada pengurus serta santri di pesantrennya.
“Apa yang saya dapatkan hari ini tentu akan saya bagikan kepada teman-teman pengurus di pesantren, kemudian diteruskan kepada para santri,” ujarnya.
Ia berharap, program pendidikan kesehatan reproduksi yang digagas PBNU dilanjutkan dengan pendampingan langsung di pesantren. Ia juga mendorong adanya forum berbagi pengalaman antarpesantren.
Menurutnya, setiap pesantren memiliki karakter dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pertukaran pengalaman dapat membantu pesantren mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Saya berharap setelah kegiatan ini ada tindak lanjut berupa kunjungan ke pesantren-pesantren atau forum berbagi pengalaman. Isunya sama, tetapi karakteristik setiap pesantren berbeda sehingga pendekatannya juga perlu disesuaikan,” tuturnya.
