Ikhbar.com: Pakar kelautan dan perikanan Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa kemampuan pemerintah menumbuhkan ekonomi rakyat menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. Menurut dia, kebijakan negara harus dirancang selaras dengan karakter usaha masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi sandaran hidup jutaan rakyat Indonesia.
Prof. Rokhmin menyampaikan pandangan tersebut merujuk pada pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Lee Kuan Yew. Ia menilai keberhasilan negara tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah menata ekonomi rakyat melalui regulasi yang realistis dan berpihak pada pelaku usaha.
“Singapura yang semula kotor dan miskin, dalam 15 tahun berubah menjadi negara maju. Salah satu kiatnya, pemerintah harus menyusun kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan nature dari usaha itu sendiri,” ungkapnya saat dimintai tanggapan dalam Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jumat, 23 Januari 2026. 
Baca: Prof. Rokhmin: Ekspor Ikan Mentah Sama Saja Buka ‘Loker’ buat Orang Asing
Prof. Rokhmin menilai pendekatan tersebut relevan diterapkan di Indonesia, khususnya dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis kelautan. Oleh sebab itu, dia mengapresiasi langkah KKP yang melibatkan pemangku kepentingan sebelum merampungkan dua Rancangan Peraturan Presiden terkait Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
“Keterlibatan ini penting agar kebijakan yang lahir tidak berjarak dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan,” katanya.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan negara dalam menumbuhkan ekonomi rakyat sangat ditentukan oleh daya saing produk. Ia menyebut terdapat lima karakteristik utama yang harus dimiliki produk kelautan Indonesia agar mampu bertahan dan berkembang di pasar global.
Karakteristik pertama berkaitan dengan mutu produk yang harus berada pada kualitas tingkat tertinggi (top quality). Menurut Prof. Rokhmin, kualitas menjadi syarat dasar agar produk perikanan rakyat dapat diterima pasar internasional.
“Ciri pertama produk daya saing adalah kualitasnya harus top markotop, kualitas terbaik,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 tersebut.
Selain mutu, harga yang kompetitif menjadi faktor krusial. Prof. Rokhmin mencontohkan persaingan udang Indonesia dengan Thailand. Apabila kualitas setara namun harga produk dari negara lain lebih rendah, pasar global akan memilih produk yang lebih efisien. Kondisi ini, menurut dia, menuntut negara hadir memastikan efisiensi biaya di seluruh rantai produksi nelayan dan pembudidaya.
Aspek berikutnya mencakup kesinambungan pasokan serta keberlanjutan. Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa ekonomi rakyat akan terganggu apabila kontrak ekspor gagal dipenuhi akibat pasokan tidak stabil. Di sisi lain, praktik penangkapan yang merusak lingkungan atau penggunaan bahan terlarang justru akan menutup akses pasar bagi produk perikanan rakyat.
“Betapapun kerja kerasnya pengolahan dan pemasaran, kalau bahan bakunya ditangkap dengan cara yang merusak atau mengandung zat dilarang, pasti akan tertolak di pasar internasional,” ujarnya.
Faktor terakhir yang disoroti adalah akses pasar. Prof. Rokhmin menilai keterbatasan jumlah approval number untuk ekspor ke kawasan Eropa menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi rakyat di sektor perikanan. Ia menyebut Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, meskipun memiliki potensi sumber daya yang lebih besar.
Menurut dia, kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat regulasi, pembinaan mutu, serta tata kelola unit pengolahan ikan agar produk nelayan dan pembudidaya memiliki peluang lebih besar menembus pasar global.
Sejalan dengan pandangan itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PDSPKP Mahfud menyampaikan bahwa KKP tengah mempercepat penyelesaian empat regulasi strategis pada 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Logistik Ikan Nasional serta menjamin distribusi hasil perikanan rakyat secara merata.
Mahfud menegaskan sektor kelautan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan sampai penciptaan lapangan kerja. Namun, tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Melalui forum ini, KKP berharap masukan dari berbagai pihak dapat memperkuat kebijakan hilirisasi sehingga harta karun laut Indonesia benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat secara luas,” katanya.
