Ikhbar.com: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.
Di masa tenang ini, Haedar juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan refleksi. Sebab menurutnya, pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.
“Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku,” kata Haedar dalam keterangan tertulis pada Senin, 12 Februari 2024.
Ia mengatakan, para calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Haedar menegaskan bahwasannya pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah.
Baca: Ruang dan Masa Tenang ala Al-Qur’an
“Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama,” tegasnya.
Selain itu, kata Haedar, pemilu diharapkan tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi.
“Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan,” katanya.
Haedar menyampaikan, rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.
“Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa,” ujar Haedar.
Ia mengingatkan, para calon presiden dan calon wakil presiden serta seluruh pendukungnya harus memiliki etika yang luhur serta siap kalah pada Pilpres 2024.
Menurutnya, para kandidat tersebut perlu berkontestasi secara demokratis dengan lapang hati dan apabila menang, hal tersebut harus diraih secara sportif.
“Pemilu yang bersih, beretika dan nirkecurangan mesti menjadi komitmen seluruh pihak yang berkontestasi,” katanya.
Siapa pun yang nantinya menang dan memperoleh mandat rakyat pada Pilpres 2024, kata dia, maka tidak boleh takabur karena seluruh kandidat harus memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menjadi pemimpin negara bukan suatu hal yang ringan. Pasalnya, mereka harus mengurusi sangat banyak hal.
Apalagi, kata dia, Indonesia saat ini memiliki beban yang berat, mulai dari masalah korupsi, utang negara, kesenjangan sosial, hingga sumber daya alam yang terkuras.
Baca: Doa selama Hari Tenang sebelum Pencoblosan Pemilu
Maka dari itu, menurut Haedar, memimpin Indonesia memerlukan kualitas tertinggi dari para elite terpilih yang harus memiliki integritas, komitmen, pengetahuan, dan visi kenegaraan yang melintas batas.
Untuk itu, para penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga Bawaslu harus bertanggung jawab dengan bersikap adil dan profesional karena tanggung jawab itu bukan hanya dipikul di dunia, tetapi di akhirat kelak.
“Para pejabat dan aparat, TNI, Polri, dan seluruh pihak penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan memiliki jiwa patriotisme, profesionalitas,” katanya.