Ikhbar.com: Pemerintah Korea Utara (Korut) melarang keras warganya, khususnya para remaja, mencontek gaya berpakaian pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un. Bukan cuma dengan mengesahkannya sebagai aturan resmi negara, pihak keamanan juga mengintensifkan pengawasan dan tindakan tegas bagi siapa pun yang dianggap melanggar.
“Terutama bagi mereka yang mengenakan celana longgar yang biasa dikenakan Kim Jong-un,” tulis aturan tersebut, sebagaimana dikutip dari Daily NK, Ahad, 8 September 2024.
Baca: UU Baru Australia: Karyawan Boleh Cueki Bos di Luar Jam Kerja
Menurut pemerintah setempat, aturan itu sudah diberlakukan sejak awal Agustus 2024 lalu. Pemerintah menyebut aturan itu sebagai larangan memakai “Celana Pemimpin Tertinggi.”
Pilihan busana Kim dan keluarganya memang kerap menjadi tren saat tampil di TV atau surat kabar. Karena itulah, celana longgar fenomenal itu menjadi populer. Diketahui, sejumlah mahasiswa di Universitas Kereta Api Chongjin, Universitas Kedokteraan Chongjin, dan sejumlah universitas besar lainnya kerap memakainya.
Namun, Liga Pemuda Patriotik Sosialis alias organisasi garda pemuda utama di Korut yang berada di bawah langsung Komite Sentral Partai Pekerja Korea pimpinan Kim memulai tindakan keras bagi mereka yang ketahuan menggunakan celana longgar tersebut.
Selain celana longgar, mereka juga melakukan tindakan keras kepada orang-orang yang memiliki potongan rambut seperti Kim Jong-un. Mereka beralasan, sangat tidak rela dan keberatan jika ada orang lain yang menggunakan gaya rambut pemimpin tertinggi tersebut.
Baca: Jutaan Anjing di Turki bakal Dikandangi, UU: Yang Agresif akan Disuntik Mati
Tidak hanya itu, mereka juga akan menindak orang-orang yang memakai celana pendek dengan alasan tak mengikuti gaya hidup sosialis.
“Mahasiswa didorong untuk memanjangkan rambut di bagian samping dan pendek di bagian atas, dan mereka menindak tegas gaya rambut yang disebut sebagai pemimpin tertinggi, dengan bagian samping dipotong hampir menyentuh kulit kepala dan bagian atas dibiarkan panjang,” kata salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
“Sejumlah warga mengaku merasa sangat bingung karena mengikuti apa yang dilakukan Pemimpin Tertinggi pun merupakan kesalahan,” kata dia.
