Ikhbar.com: Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia menyebut bahwa mayoritas Nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan organisasi tersebut lebih fokus pada urusan agama, umat, sosial, dan kemasyarakatan.
Survei tersebut dilakukan kepada 1.200 responden di 38 provinsi pada rentan waktu 20 Juli hingga 3 Agustus 2026.
Sebanyak 76,1% responden menyatakan setuju apabila NU memusatkan perhatian pada urusan agama dan umat. Sementara itu, 20,1% responden menyatakan tidak setuju. 
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan kuatnya keinginan warga NU agar organisasi lebih mengutamakan kepentingan umat dan keagamaan.
“Mayoritas warga NU itu berharap supaya NU itu fokus hanya ngurus persoalan umat dan agama,” ujar Adi.
Baca: Musyawarah AHWA Muktamar Ke-35 NU Digelar di Ndalem Kiai Wahab
Pandangan serupa terlihat dalam pertanyaan mengenai keterlibatan NU dalam politik praktis. Sebanyak 65,8% responden menyatakan setuju apabila NU menjauhkan diri dari segala urusan politik praktis. Sebaliknya, 29% responden menyatakan tidak setuju.
Temuan tersebut menjadi bagian dari gambaran pandangan warga NU menjelang Muktamar Ke-35 NU. Salah satu isu yang muncul dalam dinamika menuju forum tertinggi NU itu adalah independensi organisasi dalam menentukan kepemimpinan.
Sejumlah warga NU sebelumnya meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU. Kekhawatiran itu dikaitkan dengan keberadaan sejumlah tokoh NU yang juga menduduki jabatan di pemerintahan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diketahui menjabat Menteri Sosial RI. Sementara itu, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menjabat Menteri Agama (Menag). Prof. Nasar, sapaan akrabnya, juga merupakan tokoh NU yang aktif meskipun tidak menduduki jabatan struktural di kepengurusan PBNU.
Isu mengenai intervensi pemerintah belum menjadi sesuatu yang terbukti. Gus Ipul, yang juga Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-35 NU sebelumnya menyatakan Presiden tidak akan mencampuri pelaksanaan Muktamar, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.
Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
Survei Parameter Politik Indonesia juga mengukur pandangan warga NU mengenai keterlibatan organisasi dalam pengelolaan tambang. Hasilnya, 54,4% responden menyatakan tidak setuju apabila NU mengelola atau mengurus tambang. Sebanyak 24% lainnya menyatakan setuju.
Pada pertanyaan mengenai kemungkinan NU mengurus umat sekaligus terlibat dalam politik praktis, sebanyak 48,7% responden menyatakan setuju. Sementara 35,6% menyatakan tidak setuju.
Dari sisi afiliasi organisasi, 61,9% responden menyatakan tidak terafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan tertentu. Sementara itu, 38,1% responden mengaku dekat atau menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan. Dari kelompok tersebut, 55,8% menyatakan merupakan bagian dari NU.
Dalam preferensi politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai dengan tingkat pilihan tertinggi di kalangan warga NU apabila pemilu legislatif digelar saat survei dilakukan. PKB memperoleh 27,7%, disusul Partai Gerindra 17,6% dan PDI Perjuangan 11,2%.
