Ikhbar.com: Anak muda Muslim yang tumbuh di pesantren menghadapi situasi yang kompleks saat berhadapan dengan politik elektoral. Mereka hidup dalam kultur penghormatan kuat terhadap kiai, sekaligus ditempa oleh tradisi perdebatan dan perbedaan yang ketat secara intelektual. Dari ruang tersebut, cara pandang santri terhadap demokrasi terbentuk dan berkembang.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, membedah dua sisi tradisi itu, patronisme dan etika perbedaan.
Menurutnya, di banyak pesantren, pilihan politik kerap merujuk pada tokoh. Kecenderungan tersebut terlihat dari kuatnya posisi kiai dalam menentukan arah dukungan. 
Erik menjelaskan, pola itu merupakan bentuk relasi patron-klien yang bertumpu pada otoritas moral.
“Kalau patron kliennya di dunia pesantren itu kan di-trigger (dipicu) oleh ketokohan,” ujar Erik dalam program Sinikhbar | Siniar Ikhbar bertema “Tafsir Demokrasi Santri” di Ikhbar TV, dikutip pada Jumat, 13 Februari 2026.
Baca: Mengenal Fikih Siyasah, Panduan Politik Umat Islam
Politik keulamaan
Menurut peneliti di Indonesian Parliamentary Center (IPC) itu, pola tersebut berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang komunal.
“Kita ini kan juga prinsipnya masyarakat yang komunal. Berarti kan ada penghormatan-penghormatan tertentu terhadap strata sosial yang sudah ada. Dan itu menurut saya normal,” katanya.
Terlebih, ia menilai, penghormatan kepada ulama merupakan bagian dari etika Islam.
Dalam Lubabul Hadits karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi, bahkan disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw pernah bersabda:
مَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا فَقَدْ أَكْرَمَنِيْ، وَمَنْ أَكْرَمَنِيْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ، وَمَنْ أَكْرَمَ اللهَ فَمَأوَاهُ الْجَنَّةُ
“Barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu (ulama) maka sungguh ia telah memuliakanku. Siapa yang memuliakanku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga.”
Di sisi lain, menurutnya, pesantren menjadi ruang pembelajaran perbedaan. Dalam satu pesantren, bahkan dalam satu keluarga kiai, pilihan politik bisa berbeda.
“Kalau dalam satu pesantren pilihannya terbelah, misalnya dari keluarga kiainya ada kakak yang memilih A dan adik memilih B, santri sudah terlatih dan menganggapnya sebagai hal yang wajar,” kata Erik.
Perbedaan itu tidak otomatis memicu konflik terbuka. Ada mekanisme sosial yang bekerja. Tidak berkembang kebiasaan saling menjelekkan. Para santri memandang pilihan politik sebagai tanggung jawab pribadi.
“Bahkan memungkinkan adanya diskusi yang terbuka, misalnya, ‘Yuk kita diskusikan mana calon yang lebih baik tapi tidak saling menjelekkan,'” katanya.
Baca: Demokrasi vs Khilafah, Lebih Baik Mana?
Akrab dengan ikhtilaf
Budaya tersebut tumbuh dari tradisi panjang. Pesantren sejak lama akrab dengan ikhtilaf (perbedaan) dalam fikih, berlandaskan prinsip masyhur dari pendapat Imam Al-Syafi’i:
رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ
“Pendapatku benar, tetapi mungkin salah. Dan pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar.”
Etika ini membentuk pola pikir yang tidak mudah memutlakkan kebenaran sendiri. Dalam konteks demokrasi, kebiasaan tersebut berfungsi sebagai penahan polarisasi dan memperkuat praktik politik yang beradab.
“Kekuatan teman-teman di pesantren itu satu, tradisi kajiannya kuat,” ujar Erik.
Menurutnya, tradisi tersebut perlu diperluas ke ranah ilmu sosial dan politik. Erik mengingatkan bahaya budaya instan di era digital.
“Di luar kultur pesantren, kajian jadi sangat pendek dan instan,” katanya.
Ia juga menyinggung fenomena “matinya kepakaran” ketika orang mengandalkan media sosial atau teknologi tanpa proses kajian mendalam.
Padahal Al-Qur’an telah mengingatkan pentingnya verifikasi.
Allah Swt berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS. Al-Hujurat: 6)
Tradisi tabayun (klarifikasi), diskusi, dan pengujian argumen yang hidup di pesantren menjadi fondasi etika demokrasi yang menekan polarisasi. Erik menegaskan, persoalan demokrasi hari ini terletak pada moralitas politik.
“Minusnya, itu soal etik,” katanya.
