Ikhbar.com: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk menambah jumlah petugas haji perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan seterusnya. Permintaan ini disampaikan langsung saat dirinya menjalankan peran sebagai anggota Amirulhaj 2025 di Tanah Suci.

Ny. Arifatul menegaskan, keterlibatan perempuan dalam layanan haji masih sangat minim, padahal mayoritas jemaah Indonesia tahun ini adalah perempuan. Ia menyebut bahwa ketidakseimbangan tersebut berdampak langsung pada kualitas layanan ibadah yang diterima jemaah perempuan.

“Jumlah jemaah perempuan lebih besar dari laki-laki. Artinya, pelayanan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, termasuk ketersediaan petugas perempuan,” tegasnya.

Salah satu sorotan utama adalah kurangnya pembimbing ibadah perempuan. Ia menyampaikan bahwa saat ini hanya ada dua mustasyar atau penasihat ibadah perempuan yang bertugas. Jumlah ini menurutnya masih kurang mencukupi.

Baca: Kemenag Jelaskan Hukum Murur dan Tanazul Haji 2025

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU itu, jemaah perempuan memerlukan pendekatan khusus dalam urusan fikih dan spiritualitas, termasuk topik sensitif seperti haid, nifas, dan istihadhah.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya tenaga medis dan wartawan perempuan yang ikut dalam misi haji. Ia menilai, pelibatan media perempuan penting agar pengalaman perempuan selama berhaji bisa terwakili secara adil dalam pemberitaan.

Tak hanya dari sisi pelayanan ibadah, ia mengangkat masalah sanitasi yang masih belum ramah perempuan. Ia mencatat bahwa antrean toilet perempuan kerap kali mengular lebih lama dibanding laki-laki, yang salah satunya disebabkan durasi penggunaan yang lebih panjang. Untuk itu, ia mendorong adanya penambahan toilet khusus perempuan, terutama di lokasi-lokasi strategis yang kerap dipadati lansia.

Kementerian PPPA, kata dia, berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

“Mulai dari hak reproduksi, persoalan kebersihan diri saat menstruasi, sampai layanan kesehatan khusus perempuan, semua harus jadi perhatian utama,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun ini mengusung pendekatan layanan berbasis kebutuhan jemaah, khususnya bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Kuota haji Indonesia 2025 tercatat lebih dari 221 ribu orang, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok lanjut usia dan perempuan.

Menteri PPPA berharap seluruh masukan yang dihimpun tim Amirulhaj bisa dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang.