Kemenag bakal Buka Prodi Manajemen Pesantren pada 2027

Direktur Jenderal Pesantren, KH Basnang Said. Foto: Kemenag

Ikhbar.com: Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pembentukan Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren pada 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kajian akademik dan pengembangan tata kelola pesantren di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Direktur Jenderal Pesantren, KH Basnang Said menyampaikan, saat ini terdapat 15 PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau pusat kajian pesantren. Keberadaan lembaga tersebut dinilai penting untuk mengembangkan penelitian, memperluas kajian kepesantrenan, serta mengidentifikasi potensi pesantren dari berbagai bidang.

Kiai Basnang berharap pusat kajian pesantren dapat dibentuk di seluruh PTKIN. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghubungkan pengalaman dan praktik pesantren dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyusunan kebijakan.

“Keberadaan pusat kajian ini sangat penting untuk memperkuat tradisi riset dan pengembangan keilmuan pesantren. Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” kata Kiai Basnang pada Senin, 16 November 2026.

Baca: Kemenag Wajibkan Pesantren Hapus Hukuman Fisik

15 PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian pesantren tersebut tersebar di sejumlah daerah. Berikut daftarnya:

  1. UIN Sunan Kudus.
  2. UIN Kediri.
  3. UIN Sunan Ampel Surabaya.
  4. UIN Mataram.
  5. UIN Raden Mas Said Surakarta.
  6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  7. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
  8. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  9. UIN Walisongo Semarang.
  10. UIN Raden Intan Lampung.
  11. UIN Madura.
  12. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  13. UIN Jurai Siwo Lampung.
  14. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember.
  15. IAIN Langsa.

Setiap perguruan tinggi mengembangkan pusat kajian dengan nama dan bidang penelitian yang disesuaikan dengan karakter akademik masing-masing. UIN Raden Mas Said Surakarta, misalnya, memiliki Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara yang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui laman islamsantun.org.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga memiliki Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen. Pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026. Sementara itu, UIN Walisongo Semarang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).

Kiai Basnang menjelaskan, penguatan pusat kajian pesantren menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren pada 2027. Program tersebut akan disertai fasilitasi pembentukan Prodi Manajemen Pesantren untuk meningkatkan kapasitas akademik dan mendukung pengelolaan pesantren secara profesional.

“Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, potensi pesantren mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia. Berbagai potensi tersebut perlu diteliti dan didokumentasikan agar dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan sekaligus rujukan dalam penyusunan program pengembangan pesantren.

Melalui pusat kajian tersebut, Kemenag berharap perguruan tinggi dapat menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pesantren.

“Pesantren memiliki kekayaan pengalaman dan praktik baik yang perlu didokumentasikan serta dikembangkan melalui penelitian. Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik,” tandasnya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.