Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027 tanpa Risiko Kehilangan Status ASN

Ilustrasi guru. Foto: Pemkab Jombang

Ikhbar.com: Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi guru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027. Rekrutmen tersebut membuka kesempatan bagi pelamar umum dan guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno mengatakan, persiapan formasi CPNS guru telah dikoordinasikan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sinkronisasi data dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dapat dipetakan secara bertahap mulai 2027. Salah satu sasaran rekrutmen tersebut adalah guru madrasah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS.

“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelas Suyitno dalam keterangan pers pada Rabu, 18 November 2026.

Kesempatan mengikuti seleksi CPNS tersebut juga disertai kepastian mengenai status kepegawaian guru PPPK. Pemerintah memastikan status PPPK tetap berlaku bagi peserta yang belum berhasil lolos seleksi menjadi PNS.

Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS tanpa harus khawatir kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak dinyatakan lulus.

Selain membuka peluang melalui seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dalam penataan tenaga pendidik.

Baca: Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA Bisa Daftar

“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” ujar Suyitno.

Menteri Agama (Menag), Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menyebut rangkaian kebijakan bagi guru tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan keberadaan para pendidik. Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin setelah mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Menag.

Ia juga menyampaikan bahwa peran guru memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan pendidikan dan keberhasilan seseorang, termasuk mereka yang kini menduduki jabatan sebagai pemimpin maupun pejabat pemerintahan.

Di luar rencana pembukaan formasi CPNS guru 2027, Kemenag turut menyiapkan program peningkatan kompetensi melalui sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru.

Program sertifikasi tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang. Pengumuman gelombang pertama telah dilakukan, sedangkan penambahan peserta akan dilanjutkan melalui gelombang berikutnya.

Perhatian pemerintah juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara gratis bagi kelompok guru tersebut pada 2026.

Pembiayaan program itu menggunakan anggaran hasil revisi anggaran tahun berjalan. Selain jaminan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tuanya mengalami musibah atau risiko tertentu.

Suyitno menjelaskan bahwa program tersebut secara khusus menyasar guru non-ASN yang belum mendapatkan status kepegawaian sebagai PNS maupun PPPK.

“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” tegas Suyitno.

Ia menambahkan, pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut masih menunggu penyelesaian pembahasan teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.

“Penyalurannya masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN,” katanya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.