Ikhbar.com: Pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menyoroti lemahnya posisi tawar petani dan nelayan dalam sistem tata niaga nasional. Ia menilai persoalan tersebut bukan semata persoalan teknis produksi, melainkan menyangkut keadilan ekonomi yang perlu dibenahi secara sistemik.
Hal itu disampaikan dalam “Workshop Ayat-ayat Kauniyah” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor bersama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hurriyah IPB University, di IPB International Convention Center.
Menurut Prof. Rokhmin, tata kelola agro-maritim Indonesia masih berjalan sektoral sehingga integrasi darat, pesisir, dan laut belum efektif. Rantai distribusi yang panjang juga membuat nilai tambah lebih banyak dinikmati perantara. 
“Tata niaga belum berkeadilan sehingga posisi tawar petani dan nelayan lemah dan nilai tambah lebih banyak bocor di rantai perantara,” ujarnya, Jumat, 27 Februari 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Kupas Ayat-ayat Kauniyah Kelautan dan Strategi Ekonomi Pesisir
Anggota Komisi IV DPR RI itu menjelaskan bahwa pembangunan agro-maritim harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan ajaran Al-Qur’an tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah.
Prof. Rokhmin mengingatkan larangan merusak dan berbuat zalim dalam pengelolaan sumber daya. Prof. Rokhmin mengutip QS. Al-Baqarah: 205, firman Allah:
وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”
Menurut Prof. Rokhmin, ayat tersebut relevan dengan praktik ekonomi yang merugikan produsen kecil. Sistem yang menekan harga di tingkat nelayan dan petani, sementara keuntungan menumpuk di hilir, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi tata niaga serta penguatan koperasi dan UMKM agar produsen memperoleh akses pasar yang adil. Dalam paparannya, ia menyebut prinsip ‘adl dan maslahah sebagai landasan distribusi nilai tambah yang lebih merata.
Prof. Rokhmin menambahkan bahwa keberpihakan kepada nelayan dan petani harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, mulai dari perbaikan sistem bagi hasil hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Ia menyoroti perlunya pelabuhan perikanan berkelas dunia yang dilengkapi kawasan industri terpadu dan armada transportasi berpendingin.
“Ikan hasil tangkapan nelayan berapapun dan kapan saja dapat terjual dengan harga sesuai keekonomian,” katanya.
Prof. Rokhmin juga menyinggung pentingnya penangkapan terukur dan pemberantasan praktik ilegal. Dalam skema yang dipaparkan, tingkat penangkapan tidak boleh melebihi maximum sustainable yield (MSY) dan pendapatan anak buah kapal ditargetkan lebih dari 480 dolar AS per orang per bulan.
Menurut Prof. Rokhmin, keadilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Tanpa pengelolaan yang bertanggung jawab, kesejahteraan nelayan hanya bersifat sementara.
Baca: Tadabur Laut, Penguatan Tauhid dan Sains Maritim ala Prof. Rokhmin Dahuri
Ia menilai pembangunan agro-maritim perlu mengintegrasikan aspek produksi, pascapanen, pemasaran, hingga logistik dalam satu sistem yang saling terhubung. Pendekatan tersebut akan memperkuat daya saing sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan lebih luas.
“Fikih ekonomi kelautan tidak berhenti pada halal dan haram komoditas, tetapi mencakup keadilan distribusi, perlindungan produsen kecil, dan keberlanjutan ekosistem. Dengan kerangka itu, ia optimistis nelayan Indonesia dapat hidup lebih sejahtera dan bermartabat,” pungkas Pembina Pondok Pesantren Al-Muflihin Gebang, Cirebon itu.
