Ikhbar.com: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat memperkuat kerja sama dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Fokus kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC).
Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026.
Pertemuan tersebut turut membahas kesehatan pelajar dan santri, penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas, serta penerapan Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Aspek WASH dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan pesantren dan mencegah penyebaran berbagai penyakit. 
Menkes menempatkan CKG dan penanganan penyakit menular, termasuk TBC, sebagai bagian dari prioritas pemerintah. Dalam pelaksanaannya, jangkauan organisasi NU hingga tingkat masyarakat bawah dinilai dapat memperkuat keberhasilan program kesehatan tersebut.
Baca: PBNU Libatkan Pengasuh Pesantren Susun Modul Kesehatan Reproduksi Santri
“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Menkes.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menyatakan kesiapan NU untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut dia, komitmen tersebut telah dijalankan melalui berbagai program sebelumnya.
“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antara contohnya adalah vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu.
Dalam pembahasan mengenai CKG, Gus Yahya menilai, program tersebut memiliki peran penting dalam memperluas deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi pelajar dan santri.
PBNU menyatakan siap mendukung pelaksanaan CKG dengan memanfaatkan jaringan pesantren dan madrasah sebagai salah satu titik pelaksanaan program. Jaringan tersebut dinilai dapat membantu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ulun Nuha, yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan kerja sama pelaksanaan CKG Santri telah dibangun sejak tahun 2025.
Menurut Ulun Nuha, Kemenko PMK sebelumnya telah mempertemukan dan mengoordinasikan Kemenkes, Kementerian Agama (Kemenag), serta Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU untuk mendukung pelaksanaan CKG Santri di sejumlah daerah.
“Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah, termasuk di Pesantren Lirboyo dan Ploso Kediri. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi,” ujar Ulun Nuha.
Penguatan kerja sama PBNU dan Kemenkes juga didukung jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta struktur kepengurusan NU hingga tingkat ranting. Jaringan tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program kesehatan masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, pelaksanaan upaya promotif, preventif, dan kuratif diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah dan berkelanjutan. Fokus utama kerja sama mencakup penguatan CKG, kesehatan pelajar dan santri, pencegahan penyakit, serta percepatan penuntasan TBC.
