Ikhbar.com: Pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan dalam menghadapi El Nino seperti yang terjadi pada 2023. Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang menghadapi siklus El Nino sehingga langkah antisipasi seharusnya disiapkan jauh sebelum dampaknya meluas.
Dalam Talk Highlight di Radio Elshinta, Selasa, 7 Juli 2026, Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan El Nino bukan fenomena baru. Peristiwa tersebut telah berulang selama puluhan tahun dengan interval yang berbeda sehingga pemerintah memiliki data yang memadai untuk menyusun strategi mitigasi secara lebih baik.
“El Nino itu sebenarnya peristiwa alam. Dalam catatan saya sudah berlangsung untuk tanah air kita sejak tahun 1950. Biasanya terjadi dua tahun sekali atau tujuh tahun sekali, bergantung dinamika atmosfer dan iklim, serta berlangsung antara sembilan sampai dua belas bulan,” ujar Prof. Rokhmin, dikutip Sabtu, 11 Juli 2026. 
Baca: Siaga Dampak El Nino, Belajar dari Mitigasi Bencana dan Pangan Para Nabi
Menurutnya, pemerintah seharusnya memanfaatkan prediksi ilmiah yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas, menyiapkan infrastruktur pendukung, serta mengalokasikan anggaran mitigasi sebelum kekeringan mencapai puncaknya.
Prof. Rokhmin menjelaskan BMKG telah memproyeksikan peningkatan intensitas El Nino sejak beberapa bulan sebelumnya. Karena itu, kementerian yang menangani sektor pangan, kehutanan, dan sumber daya air semestinya bergerak lebih awal dengan menyusun langkah yang terukur sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah.
“Harusnya kementerian terkait memanfaatkan informasi ilmiah dan teknokratis yang objektif dari BMKG untuk memetakan kabupaten-kabupaten yang langganan kekeringan,” katanya.
Prof. Rokhmin menilai salah satu pekerjaan rumah yang belum optimal ialah pengelolaan cadangan air. Menurutnya, pemanenan air hujan, pembangunan embung, serta penyediaan tandon air perlu dipercepat sebelum musim kemarau mencapai puncaknya agar sektor pertanian tetap memiliki pasokan air.
Selain itu, strategi pompanisasi dan perawatan jaringan irigasi juga perlu disesuaikan dengan tingkat kerawanan setiap wilayah. Daerah yang diperkirakan mengalami dampak paling berat, menurut Prof. Rokhmin, perlu memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan wilayah dengan risiko lebih rendah.
Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya penetapan status darurat di daerah yang berpotensi mengalami bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, langkah tersebut akan mempercepat mobilisasi anggaran serta dukungan dari pemerintah pusat.
“Yang kurang adalah pernyataan atau deklarasi gawat darurat. Dengan menyatakan daerah tertentu dalam kondisi emergency, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kemudian bisa mengeluarkan dana untuk mengantisipasi kejadian itu,” ujarnya.
Prof. Rokhmin mencontohkan Sumatera Selatan yang telah menetapkan status darurat lebih awal. Sementara itu, beberapa daerah yang selama ini memiliki riwayat kebakaran hutan cukup tinggi belum mengambil langkah serupa, padahal berdasarkan catatan historis wilayah tersebut termasuk yang paling rentan.
Di sisi lain, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai lemahnya koordinasi masih menjadi persoalan mendasar dalam penanganan El Nino. Koordinasi tersebut mencakup antarkementerian, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Prof. Rokhmin, banyak program teknis yang sebenarnya telah dirancang, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak berjalan selaras karena kurangnya komunikasi antarlembaga. Akibatnya, respons pemerintah cenderung muncul setelah dampaknya mulai dirasakan masyarakat.
“Koordinasi secara horizontal antar kementerian maupun secara vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu masih sangat lemah,” katanya.
Baca: 5 Indikator Ketahanan Pangan menurut Prof. Rokhmin
Prof. Rokhmin juga mengingatkan pentingnya menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan. El Nino yang terus berulang semestinya mendorong lahirnya sistem mitigasi yang semakin baik sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap beberapa tahun.
“Kita lupa sejarah. Harusnya data historis menjadi pembelajaran yang cerdas,” ujar Prof. Rokhmin.
“Jangan sampai kita terus terperosok dalam lubang atau kerugian yang sama,” sambungnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang saling berkesinambungan agar setiap siklus El Nino tidak lagi menimbulkan dampak besar terhadap produksi pangan maupun kehidupan masyarakat.
Prof. Rokhmin berharap masih tersedia waktu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pencegahan sebelum El Nino mencapai puncaknya pada Juli hingga September.
“Dengan persiapan yang lebih matang, dampak terhadap sektor pangan nasional diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
