Ikhbar.com: Pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menegaskan ekonomi biru berbasis nilai Islam menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia, menurut dia, memiliki potensi kelautan sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam “Workshop Ayat-ayat Kauniyah” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor bersama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hurriyah IPB University, di IPB International Convention Center, Jumat, 27 Februari 2026.
Prof. Rokhmin memaparkan besarnya kapasitas ekonomi maritim Indonesia. Ia menyebut total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan mencapai 1,348 triliun dolar AS per tahun atau sekitar 0,97 kali produk domestik bruto nasional. Potensi tersebut, kata dia, setara 6,43 kali lipat belanja APBN 2024. 
“Lapangan kerja 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” ujarnya, merinci daya serap sektor kelautan.
Baca: Prof. Rokhmin Kupas Ayat-ayat Kauniyah Kelautan dan Strategi Ekonomi Pesisir
Namun, Prof. Rokhmin mengakui kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB nasional pada 2024 masih sekitar 7,6 persen. Angka tersebut dinilai jauh dari potensi riil. Ia membandingkan dengan sejumlah negara yang memiliki potensi kelautan lebih kecil, tetapi mampu mencatat kontribusi di atas 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bagi Prof. Rokhmin, kondisi tersebut menunjukkan persoalan tata kelola dan arah kebijakan. Ia kemudian menjelaskan konsep ekonomi biru yang berkelanjutan.
“Blue Economy is economic activities production, distribution, and consumption that take place in coastal areas and oceans, and economic activities on land that use natural resources from coasts and oceans to produce goods and services needed by mankind on a sustainable manner. Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di daratan yang memanfaatkan sumber daya alam dari pesisir dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia secara berkelanjutan,” katanya mengutip definisi yang pernah ia kembangkan.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI tersebut, ekonomi biru bukan eksploitasi sumber daya laut. Konsep ini merupakan sistem produksi dan distribusi yang menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Prinsip tersebut, lanjutnya, sejalan dengan ajaran Islam tentang keseimbangan dan amanah.
Indonesia, kata Prof. Rokhmin, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada. Sebanyak 77 persen wilayah Indonesia berupa lautan, sedangkan daratan sekitar 23 persen.
“Agro-maritim sebagai comparative advantage (keunggulan komparatif) dapat menjadi game changer (pengubah permainan) dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.
Ia menjelaskan sektor agro-maritim menghasilkan pangan, energi, bahan farmasi, bioteknologi, hingga jasa lingkungan. Jika dikelola berbasis ilmu pengetahuan dan manajemen profesional, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan pengangguran, serta memperkuat kedaulatan pangan dan energi.
Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya pembangunan rendah karbon melalui penguatan ekonomi biru. Ia menyebut karbon biru telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai bagian dari prioritas nasional.
Baca: Prof. Rokhmin Serukan Percepatan Pengerukan Muara Demi Produktivitas Nelayan Nasional
Menurut dia, rehabilitasi mangrove dan lamun harus dilakukan secara terukur dan akuntabel. Upaya tersebut menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan cadangan karbon serta menekan emisi gas rumah kaca.
Dalam proyeksi menuju 2045, ia menggambarkan visi Indonesia sebagai negara maritim maju, adil, makmur, dan berdaulat. Target yang disampaikan meliputi daya saing tinggi, pendapatan masyarakat di atas 13.205 dolar AS per kapita, tingkat pengangguran di bawah 4 persen, serta kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan pertahanan.
Ia menekankan keberhasilan transformasi bergantung pada kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, pembiayaan, serta manajemen profesional.
“Ekonomi biru berbasis nilai syariah bukan sekadar konsep, melainkan arah strategis yang realistis. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pembina Pondok Pesantren Al-Muflihin Gebang, Cirebon tersebut.
