Ikhbar.com: Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk memanfaatkan sebaik mungkin kuota yang telah diberikan Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M.
“Alhamdulillah, (kuota) terpakai semua. DPR pun sudah menyepakati. Komisi VIII mensupport dengan luar biasa sehingga bisa ditunaikan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenag, Akhmad Fauzin, dalam Hiwar Ikhbar bertema “Mewujudkan Pelayanan Haji Ramah Lansia” bersama Ikhbar.com, Sabtu, 3 Juni 2023.
Mengutip data Kemenag, total kuota haji Indonesia sebanyak 229.000 jemaah. Angka itu muncul dari kuota awal sebanyak 221.000 jemaah dan kuota tambahan sebesar 8.000 jemaah. 
“Kita patut bersyukur menjadi negara dengan kuota haji terbesar sejagat,” kata Fauzin, sapaan akrabnya.
Berdasarkan data yang dirilis Arabian Business, tahun ini akan ada sekitar dua juta jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Dari jumlah itu, sebanyak 1,8 juta orang merupakan jemaah asing, sementara 200 ribu sisanya warga lokal Saudi.
Baca: Meneladani Uwais Al-Qarni, Pengabdian Total kepada Jemaah Haji
Indonesia menjadi negara dengan kuota haji terbesar sebanyak 221.000 jemaah, diikuti Pakistan (179.210), India (175.025), Bangladesh (127.198), dan Nigeria (95.000).
“Dan ini tentu akan memberikan manfaat signifikan dalam pengurangan masa tunggu di musim haji selanjutnya,” kata Fauzin.
Memangkas antrean
Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin juga telah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait adanya kuota haji tambahan bagi Indonesia sebanyak 8.000 orang.
“Kita berterima kasih kepada karena dengan adanya tambahan kuota itu, akan mengurangi jumlah antrean yang panjang,” tutur Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mengingatkan agar Kemenag mampu memanfaatkan seluruh kuota yang diterima itu secara baik.
“Nah, sekarang ini supaya betul-betul mulai diurus semuanya dengan baik dan supaya bisa dimanfaatkan, sehingga bisa mengurangi (antrean),” tegasnya.
Selebihnya, Wapres mengaku bersyukur karena kuota tambahan ini diprediksi bisa diserap dengan baik.
“Jangan seperti tahun yang lalu. Kita diberi 10.000, tetapi mepet waktunya, tidak bisa diurus, kemudian akhirnya hilang begitu saja,” kata Wapres.
