Ikhbar.com: Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Buya KH Said Aqil Siroj menyatakan tak sungkan untuk menyerukan aksi mogok bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo, ayah terangka penganiayaan, Mario Dandy, terbukti menyelewengkan dana rakyat tersebut.
Buya Said menyebut hal serupa pernah diserukan saat menjabat sebagai Ketum PBNU pada 2012 dan telah disepakati dalam Munas NU. Kala itu, seruan dikeluarkan Kiai Said lantaran salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Gayus Tambunan terbukti menyelewengkan pajak.
“Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas agar warga NU tidak usah bayar pajak,” kata Kiai Said saat hendak menjenguk korban penganiayaan, David Ozora, di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.
“Saya ungkit keputusan Munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, para ulama akan mengajak warga agar tak usah membayar pajak,” imbuhnya.
Kiai Said mengungkapkan keputusan itu mengacu pada kajian kitab kuning serta pendapat para ulama. Buya Said menjelaskan dana pajak harus dipakai untuk keperluan masyarakat umum.
Mantan Ketua Umum PBNU itu pun mengenang saat mengancam aksi tidak bayar pajak merespons penyelewengan dana oleh Gayus. Kiai Said mengatakan dirinya sampai didatangi utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Buya Said tetap pada keputusannya.
“Sampai sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, stafsusnya itu menemui saya,” ucap Kiai Said.
Harta eks Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo memang tengah menjadi sorotan lantaran ditemukan banyak kejanggalan.
Rafael memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali.
Angka ini hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut profil Rafael yang merupakan eselon III tak cocok dengan harta yang tercatat di LHKPN sebesar Rp56,1 miliar.
“Dalam kasus pejabat pajak ini, kita bilang profilnya enggak match (cocok). Dia eselon III, kalau di-announcement dilihat detail isinya gitu banyak aset ya, aset diam,” ujar Pahala.
Terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Itjen Kemenkeu pada 2012.
“Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya,” ujar Humas PPATK Natsir Kongah.
Menyikapi peristiwa penganiayaan, Buya Said sangat mengecam tindakan tersebut.
“Saya juga heran di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu, dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elite, bukan biadab dan dari pedalaman, bukan. Dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon III di Ditjen Pajak,” kata Kiai Said.
“Saya juga heran, ada anak yang seperti itu. Maka yang jelas seperti yang sudah disinggung, bapaknya tidak urus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah didik, dengan dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal, nggak jelas kalo uangnya haram dimakan pasti anaknya nakal,” sambung beliau.
