Ikhbar.com: Lebih dari seribu prajurit cadangan Angkatan Udara (AU) Israel menandatangani petisi yang menuntut dihentikannya perang di Gaza, Palestina. Mereka juga menolak pemecatan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet) Ronen Bar dan penasihat hukum pemerintah. Petisi ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan dan arah kebijakan Pemerintah Israel yang dinilai tidak lagi mewakili kepentingan publik.
Para penandatangan petisi itu disebut berasal dari unit-unit elite dan telah lama berpartisipasi dalam operasi-operasi militer. Mereka menyatakan keengganan untuk kembali menjadi sukarelawan karena menilai perang di Gaza telah berubah arah menjadi kepentingan politik kelompok tertentu.
“Ini bukan lagi perang untuk keselamatan nasional, melainkan untuk kelangsungan kekuasaan,” kata salah satu sumber militer, sebagaimana dikutip dari saluran televisi setempat, Channel 12, Kamis, 17 April 2025. 
Kepala Staf Umum Militer Israel, Eyal Zamir menyebut tindakan para prajurit tersebut cukup serius. Ia langsung menandatangani keputusan untuk mencopot mereka dari dinas aktif.
“Tidak bisa seorang wajib militer ikut menandatangani penolakan perang, lalu kembali berdinas seperti biasa,” tegas Zamir dalam pernyataan resminya.
Penolakan juga datang dari tokoh-tokoh militer senior. Ilan Segev, anggota tim negosiasi pembebasan Gilad Shalit, menilai operasi militer di Gaza tidak efektif.
“Tujuh pekan perang dan belum satu pun tawanan berhasil dibebaskan,” ujarnya.
Kritik terhadap pemerintah menguat seiring keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin memecat Ronen Bar. Mahkamah Agung (MA) Israel telah mengeluarkan perintah sementara yang membekukan keputusan tersebut. Bar tetap menjabat hingga putusan akhir ditetapkan. Pengadilan juga memerintahkan Netanyahu tetap bekerja sama dengannya.
Persidangan di MA sempat ricuh akibat keributan antara pendukung Netanyahu dan pendukung Bar. Seorang anggota parlemen dari Partai Likud bahkan diusir dari ruang sidang karena berteriak saat proses berlangsung. Mantan Kepala Shin Bet Yoram Cohen hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Bar.
Langkah Netanyahu menuai protes luas. Ribuan warga turun ke jalan menuduhnya merongrong institusi negara. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan kriminal” yang merusak supremasi hukum. Sementara Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menyatakan bahwa pemecatan Bar sarat konflik kepentingan.
Ketegangan antara pemerintah dan lembaga hukum dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel. Beberapa menteri kabinet justru menyalahkan MA. Menteri Transportasi Miri Regev menuding para hakim mendukung demonstrasi liar dan menolak suara mayoritas rakyat.
Perpecahan internal militer dan pemerintah semakin dalam. Perang di Gaza kini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga meretakkan kepercayaan antara prajurit, rakyat, dan para pemimpin negara.
