Ikhbar.com: Pemerintah baru Suriah mengadopsi ajaran Islam sebagai landasan pelatihan bagi kepolisian yang tengah dibentuk ulang. Langkah ini bertujuan memperbaiki moralitas di tengah upaya mengisi kekosongan keamanan setelah pembubaran pasukan keamanan rezim Bashar al-Assad, yang terkenal dengan praktik korupsi dan kekejamannya.
Polisi yang direkrut dari wilayah bekas pemberontak, terutama Idlib, mendapatkan pelatihan singkat berbasis hukum syariah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas baru.
Namun, pendekatan yang memusatkan agama dalam sistem kepolisian berpotensi memicu polemik di negara yang secara etnis dan agama sangat beragam, terlebih setelah lebih dari satu dekade konflik.
Kebijakan berbasis syariah ini dinilai dapat memunculkan keresahan di kalangan masyarakat.
Baca: Gelar Pertemuan, Saudi Desak PBB Cabut Sanksi untuk Suriah
“Bukan hanya kelompok minoritas seperti Kristen, Alawi, dan Druze, tetapi juga cukup banyak Muslim Sunni di tempat-tempat seperti Damaskus dan Aleppo, yang memiliki populasi kosmopolitan sekuler dan kosmopolitan yang cukup besar, dan tidak tertarik pada hukum agama,” kata peneliti di Century International, Aron Lund, dikutip dari Reuters, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Di sisi lain, pemerintah negara-negara Barat turut menyuarakan kekhawatiran terhadap sejauh mana Islam akan memengaruhi konstitusi baru Suriah yang sedang dirancang.
Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mencoba meyakinkan dunia internasional, termasuk negara-negara Timur Tengah, bahwa kelompok yang ia pimpin telah meninggalkan afiliasi dengan Al Qaeda, dan akan memerintah secara moderat, termasuk memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas.
Baca: Kementerian Pendidikan Suriah Hapus Jejak Bashar Al-Assad dari Pelajaran Sejarah
Sejak menguasai Idlib pada 2017, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut sempat menerapkan aturan Islam yang ketat, tetapi kemudian melonggarkan kebijakan moralitas publik karena menghadapi penolakan dari masyarakat.
Lebih dari 200.000 orang telah mendaftar sebagai polisi, tetapi fokus pada syariah menjadi tantangan bagi beberapa pihak, termasuk mantan petugas Kristen.
Meski durasi pelatihan masih terbatas, otoritas berencana memperpanjangnya hingga sembilan bulan seiring membaiknya situasi keamanan.